Oleh Veeramalla Anjaiah
Pakistan tengah mengalami pola keterlibatan militer yang terus meningkat, krisis politik yang tak henti-hentinya dan keluhan ekonomi yang semakin dalam. Bukannya negara itu tidak memiliki ekonom, tetapi di Pakistan, ekonom tidak membuat kebijakan, kepemimpinan sipil-militer lah yang melakukannya. Yang lebih menarik lagi tentang kebijakan ekonomi Pakistan adalah bahwa secara historis negara itu memprioritaskan peran lembaga militer, lapor situs web berita directus.gr.
Secara historis, militer telah memainkan peran dominan dalam pemerintahan Pakistan, sering kali turun tangan selama masa ketidakstabilan politik. Menurut directus.gr, sejak didirikan pada tahun 1947, Pakistan telah berada di bawah kediktatoran militer selama total 34 tahun. Ketika tidak secara langsung berkuasa, elit militer secara diam-diam terlibat dalam rezim hibrida, yang memberikan pengaruh pada pemerintahan sipil dari balik layar. Tren ini terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir, dengan militer memberikan pengaruh atas keputusan ekonomi dan pembuatan kebijakan.
Keterlibatan militer dalam kebijakan ekonomi sering dibenarkan sebagai sarana untuk memastikan stabilitas dan mendukung pemerintahan sipil. Namun, hal ini telah menyebabkan ketergantungan pada bantuan eksternal dan membatasi otonomi Pakistan dalam membentuk kebijakan ekonomi yang independen. Orkestrasi strategis militer dalam proses politik, seperti pemilihan umum, semakin menonjolkan pengaruhnya. Tantangan ekonomi saat ini, termasuk inflasi yang tinggi, kekurangan pangan dan energi dan risiko gagal bayar utang, hanya mengintensifkan peran militer dalam pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun ada klaim bahwa militer tidak menginginkan intervensi langsung selama krisis ekonomi, pengaruhnya tetap kuat.
Menurut situs berita Aljazeera, inti dari iklim politik yang tenang ini adalah pengaruh besar militer terhadap politik, yang telah membuatnya memerintah Pakistan secara langsung selama lebih dari tiga dekade sembari mengendalikan tuas kekuasaan dari balik layar selama sebagian besar dari sisa 77 tahun negara tersebut sebagai negara yang merdeka.
Cengkeraman ini mengakibatkan demokrasi di mana tidak ada perdana menteri yang pernah menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun, tetapi tiga dari empat diktator militer berhasil memerintah selama lebih dari sembilan tahun.
Menurut situs berita thegazella.org, Militer Pakistan yang memiliki posisi kuat dalam pemerintahan negara tersebut sudah bukan rahasia. Namun, apakah ada konsekuensi yang tidak terlihat?
Militer Pakistan telah lama menjadi kekuatan dominan dalam politik negara tersebut, memposisikan dirinya sebagai penentu utama keamanan dan stabilitas nasional. Pengaruh ini berakar pada sejarah negara itu, yang ditandai oleh kudeta militer berulang kali dan ketegangan yang terus-menerus dengan negara tetangga India. Militer telah dengan hati-hati menyusun narasi sebagai penjaga kedaulatan Pakistan, yang membenarkan keterlibatannya dalam urusan sipil.
Namun, perannya jauh melampaui keamanan. Militer memegang kendali besar atas aspek-aspek utama pemerintahan, terutama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, di mana pemerintah sipil kesulitan untuk menegaskan kewenangannya. Pemerintahan yang berkuasa, terlepas dari keberpihakan politiknya, sering kali merasa dibatasi oleh pengaruh militer yang sangat besar, sehingga tidak mampu untuk menjalankan kendali penuh atas bidang-bidang kritis ini.
Menurut directus.gr, lanskap politik Pakistan sering digambarkan sebagai permainan di mana militer memegang kendali, memanipulasi proses politik untuk melayani kepentingannya sendiri. Hal ini dapat terwujud dalam intervensi terbuka atau strategi yang lebih halus, seperti memengaruhi hasil pemilu.
