Oleh Veeramalla Anjaiah
Perekonomian Pakistan yang sedang merosot menghadapi krisis besar karena kesepakatan pinjaman AS$7 miliar yang baru saja diselesaikan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) telah menjadi kacau, dan laporan mengklaim bahwa industri tekstil lokal menghadapi situasi hampir tutup karena naiknya harga energi dan keterbatasan pinjaman, lapor kantor berita Khaama Press.
Kedua perkembangan ini telah memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintah yang berkuasa di Islamabad untuk mencari langkah-langkah darurat guna menstabilkan ekonomi dan menghindari gagal bayar.Â
Para ahli percaya bahwa Pakistan sekarang harus merundingkan kembali kesepakatan dengan IMF atau memperkenalkan pajak tambahan, yang akan berdampak serius pada ekonomi dan mata pencaharian sehari-hari masyarakat. Selain itu, upaya militer Pakistan untuk menstabilkan ekonomi melalui Dewan Fasilitasi Investasi Khusus (SIFC) telah gagal menarik investasi asing ke negara tersebut.Â
Situasi keamanan yang memburuk dan meningkatnya kemungkinan kegagalan kesepakatan IMF juga akan berdampak pada Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), yang selanjutnya menciptakan ketegangan antara China dan Pakistan.
Untuk mendapatkan persetujuan pinjaman IMF, pemerintah federal Pakistan menyetujui beberapa persyaratan yang ketat dan memberikan komitmen yang berlebihan atas nama empat pemerintah provinsi, yang juga berjuang untuk memenuhi tuntutan segera setelah kesepakatan tersebut berlaku bulan lalu. Statistik resmi untuk kuartal pertama (Juli-September) mengungkapkan bahwa semuanya telah melenceng dari sasaran, mulai dari target pengumpulan pajak Badan Pendapatan Federal (FBR) Pakistan hingga surplus kas provinsi. Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, juga telah secara terbuka menentang rezim nilai tukar yang ditentukan pasar, yang merupakan tujuan inti lain dari Fasilitas Dana Tambahan senilai $7 miliar.
IMF menekan Pakistan agar membiarkan rupee untuk terus didevaluasi; namun, menurut pandangan Dar, rupee sudah dinilai terlalu rendah setidaknya 16 persen. Menariknya, Dar tetap memutuskan kebijakan ekonomi Pakistan meskipun Muhammad Aurangzeb menjadi menteri keuangan negara saat ini. Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas politik di Pakistan, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa dana talangan dari IMF.
Menurut situs berita textilesfocus.com, sektor tekstil dan pakaian jadi Pakistan menyumbang 60 persen pendapatan ekspornya dan mempekerjakan 40 persen tenaga kerja yang memainkan peran ekonomi krusial selama abad ini. Namun, akibat ketidakstabilan politik, biaya pasokan listrik yang lebih tinggi, kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk industri Ready-Made Garment (RMG) dan kurangnya diversifikasi pasar dan produk, abad ini kini mengalami penurunan ekspor pakaian jadi secara berkala. Hari-hari mendatang tampaknya tidak akan gemilang dan menjanjikan bagi Pakistan, tetapi sektor ini dapat mengalami perubahan dramatis.
Menurut surat kabar Guardian, selama bertahun-tahun, para perempuan di industri tekstil Pakistan yang pernah berkembang pesat telah memainkan peran penting dalam memasok barang-barang dari denim hingga handuk ke Eropa dan AS. Namun sejak pandemi, 7 juta pekerja telah diberhentikan akibat rendahnya ekspor dan krisis ekonomi yang parah di negara tersebut. Di kota saya, Faisalabad, ratusan ribu dari 1,3 juta pekerja tekstil --- setengahnya adalah perempuan --- telah kehilangan pekerjaan dan pekerjaan sebagian besar orang berada di ambang kehilangan pekerjaan.
"Bagi para pekerja tekstil perempuan di Faisalabad, kekhawatiran terbesar adalah pekerjaan-pekerjaan ini akan hilang selamanya. Hal itu lebih buruk daripada gaji mereka yang tertunda dan kurang dibayar, pelecehan yang mereka hadapi di tempat kerja dan tidak adanya fasilitas kesehatan," kata Guardian.
