Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Administrasi - Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pakistan State Oil Hadapi Masalah Keuangan yang Besar

7 November 2024   11:21 Diperbarui: 7 November 2024   11:31 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pom bensin Pakistan State Oil (PSO) | Sumber: Khalsa Vox/Antariksh Singh

Oleh Veeramalla Anjaiah

Pakistan State Oil (PSO), perusahaan pemasaran minyak terbesar di negaranya, saat ini terjerat dalam kesulitan keuangan yang parah, dengan total piutangnya melonjak hingga PKR 800 miliar (AS$2.9 miliar) yang belum pernah terjadi sebelumnya. Utang yang membengkak ini sangat merusak profitabilitas perusahaan, terutama akibat pembayaran yang belum dibayar dalam jumlah besar dari klien utama, lapor situs web ARY News.

Krisis ini sebagian besar dipicu oleh utang yang signifikan yang dimiliki oleh Sui Northern Gas Pipelines Limited (SNGPL), yang mencapai PKR 515,28 miliar. Tunggakan SNGPL merupakan bagian terbesar dari kesulitan keuangan PSO, yang menimbulkan ancaman besar terhadap likuiditas dan stabilitas operasional perusahaan.

Selain SNGPL, Hub Power Company Limited (Hubco) menyumbang PKR 14,80 miliar untuk utang yang meningkat tersebut, sementara berbagai entitas lain dalam sektor energi berutang PKR 189 miliar kepada PSO. Pakistan International Airlines (PIA) semakin memperburuk situasi dengan saldo terutang sebesar PKR 29,25 miliar.

Ketegangan finansial pada PSO tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dari klien. Perusahaan tersebut juga terbebani oleh kewajibannya kepada kilang lokal untuk pengadaan produk minyak bumi impor. Tekanan ganda ini telah memaksa PSO untuk mencari bantuan keuangan, meminta PKR 50 miliar dari berbagai kementerian pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan operasinya yang genting.

Upaya eksplorasi yang panjang telah menghasilkan penemuan cadangan minyak dan gas yang dilaporkan dalam jumlah besar di perairan teritorial Pakistan, sebuah tempat penyimpanan yang begitu besar sehingga dikatakan dapat mengubah lintasan ekonomi negara yang terkepung itu. Namun, tidak ada yang terburu-buru untuk melakukan pengeboran di Pakistan, dan para ahli khawatir akan tindakan yang tergesa-gesa.

Menurut stasiun televisi Dawn News TV, survei tiga tahun itu dilakukan untuk memverifikasi keberadaan cadangan minyak dan gas. "Jika ini adalah cadangan gas, maka dapat menggantikan impor LNG [gas alam cair] dan jika ini adalah cadangan minyak, kita dapat menggantikan minyak impor,'' kata mantan anggota Otoritas Pengatur Minyak dan Gas (Ogra) Muhammad Arif kepada Dawn News TV.

Namun, Arif telah memperingatkan bahwa perlu waktu bertahun-tahun sebelum negara tersebut dapat mengeksploitasi sumber daya bahan bakar fosil yang baru ditemukannya, seraya menambahkan bahwa eksplorasi saja memerlukan investasi besar sekitar $5 miliar dan mungkin perlu waktu empat hingga lima tahun untuk mengekstraksi cadangan dari lokasi lepas pantai.

Pakistan memenuhi 29 persen kebutuhan gas, 85 persen kebutuhan minyak, 50 persen kebutuhan gas minyak cair (LPG), dan 20 persen kebutuhan batu bara melalui impor, menurut Economic Times. Total tagihan impor energi Pakistan pada tahun 2023 mencapai $17,5 miliar, angka yang diproyeksikan akan naik menjadi $31 miliar dalam tujuh tahun mendatang, menurut laporan surat kabar Express Tribune. Penemuan baru ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi ekonomi yang sedang berjuang.

Depresiasi rupee Pakistan telah menambah beban ekstra sebesar PKR 88,84 miliar pada pemerintah. Meskipun utang yang belum dibayar sangat besar, PSO hanya menerima pembayaran sebesar PKR 10 miliar selama bulan lalu, yang menyebabkan krisis likuiditas yang kritis. Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah-langkah efektif untuk memulihkan utang dan menstabilkan pemasok minyak nasional, dengan dampak potensial pada sektor energi yang lebih luas dan ekonomi negara tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun