Mengapa Awak PIA Menghilang di Kanada? Privatisasi PIA akan Dilakukan pada Bulan Agustus

Oleh Veeramalla Anjaiah

Pesawat dari Pakistan International Airlines (PIA). | Sumber: Paul Marais-Hayer/AirTeamImages/flightglobal.com

Saat singgah di Toronto, Kanada, Faiza Mukhtar, pramugari Pakistan International Airlines (PIA) menjadi awak maskapai terakhir yang hilang di Kanada. Faiza hilang setelah mendarat di Toronto pada tanggal 18 Januari.

Faiza yang bertugas pada penerbangan PK 781 dari Islamabad menuju Toronto tidak melapor untuk penerbangan pulang.

Menurut laporan surat kabar Dawn, sejauh ini, setidaknya tujuh awak kapal telah hilang di tahun ini, sehingga sangat merusak citra maskapai penerbangan nasional Pakistan.

Total 14 awak kapal tidak kembali bertugas setelah mendarat di Toronto selama 18 bulan terakhir --- mulai bulan Januari 2023 hingga Juni 2024.

Menurut surat kabar Khaleej Times, pejabat maskapai penerbangan mengatakan tren "hilangnya" pramugari disebabkan oleh undang-undang Kanada yang fleksibel, yang menawarkan suaka setelah memasuki negara tersebut.

Pramugara Jibran Baloch juga menghilang dari kamar hotelnya di Toronto pada tanggal 29 Februari tahun ini. Baloch dijadwalkan kembali ke Karachi dengan penerbangan PK 782 tetapi gagal melapor untuk bertugas. Staf PIA di Toronto memeriksa kamar hotelnya dan menemukan bahwa Baloch telah menyelinap pergi, menghilang di Kanada.

Awal pekan yang sama, pramugari Maryam Raza meninggalkan catatan dan seragamnya di kamar hotelnya sebelum menghilang di Toronto. Hilangnya Maryam mengikuti pola yang sama, karena ia tidak melapor untuk penerbangan kembali ke Karachi.

Pada tahun 2022, empat anggota awak kabin PIA tidak hadir untuk bertugas dan mencari suaka di Kanada.

Menurut Khaleej Times, PIA harus menutup celah tersebut untuk menghentikan hilangnya awak kapalnya di Kanada untuk mencari padang rumput yang lebih hijau.

"Meskipun ada tindakan pencegahan seperti mengumpulkan paspor, mendapatkan pernyataan tertulis, menugaskan awak kabin yang berusia di atas 50 tahun pada penerbangan Kanada, maskapai ini gagal menghindari insiden semacam itu," kata Khaleej Times.

Faktor utama yang melatarbelakangi hilangnya awak pesawat tersebut diperkirakan adalah gaji yang rendah dan kekhawatiran mengenai privatisasi yang akan dilakukan maskapai tersebut, serta kebijakan suaka Kanada yang relatif liberal.

PIA berada di ambang kehancuran finansial, yang mendorong pemerintah Pakistan untuk memulai rencana privatisasi dan melakukan outsourcing operasional bandara. Para karyawannya mengkhawatirkan pekerjaan dan pensiun mereka, sehingga mereka berencana untuk menolaknya.

Pemerintah mengatakan mereka tidak dapat mensubsidi entitas yang terlilit utang dan merugi.

Di akhir tahun 2018, maskapai ini dibebani utang sebesar AS$3,3 miliar, naik dari $2,97 miliar pada tahun sebelumnya, sehingga memerlukan dana talangan dari pemerintah untuk melanjutkan operasionalnya.

Juru bicara PIA Abdullah Hafeez Khan mengatakan kepada situs berita DW bahwa maskapai tersebut termasuk dalam daftar privatisasi aktif dan menambahkan bahwa maskapai tersebut dapat diprivatisasi dengan cepat. Diakui Khan, maskapai nasional ini telah mengalami kerugian miliaran rupee.

PIA mengoperasikan armada berjumlah 32 pesawat. Maskapai ini mengoperasikan hampir 50 penerbangan setiap hari, melayani 20 tujuan domestik dan 27 tujuan internasional di Asia, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Utara. Saat ini memiliki karyawannya sejumlah 11.000 orang. 

Rubina Khan, seorang karyawan yang pensiun dari PIA tahun lalu, mengatakan kepada DW bahwa ia khawatir dana pensiunnya akan dihentikan dan iuran pekerja lain yang mungkin di-PHK juga tidak dibayarkan.

Karyawan pensiunan lainnya, Jawaid Akhtar, mengatakan kepada DW bahwa jutaan orang di Pakistan sudah menganggur dan privatisasi PIA akan menyebabkan lebih banyak pengangguran.

"Tentu saja para pekerja sangat khawatir tentang masa depan mereka dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memberi makan keluarga mereka tanpa pekerjaan di tengah kesulitan ekonomi yang parah," lapor DW yang mengutip perkataan Akhtar.

Komisi privatisasi melakukan pra-kualifikasi terhadap enam konsorsium untuk mengikuti tender pada bulan Juni dan berharap untuk dapat menyelesaikan proses privatisasi PIA di bulan Agustus.

Menurut saluran berita First Post, perusahaan-perusahaan yang terpilih telah meminta dokumen yang berhubungan dengan PIA dan meminta waktu hingga Juli untuk menilai masalah keuangan maskapai nasional tersebut.

Sementara itu, pihak berwenang menyampaikan informasi penting kepada konsorsium perusahaan terpilih.

Usman Bajwa, sekretaris komisi privatisasi, mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa badan tersebut mengatasi kekhawatiran yang disuarakan oleh mereka yang telah memenuhi syarat oleh pemerintah untuk mengajukan penawaran saham mulai dari 51 persen hingga 100 persen.

Menurut kantor berita Reuters, Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa (EASA) memberlakukan larangan terhadap PIA setelah kecelakaan pesawat di Karachi di tahun 2020 yang menewaskan 100 orang dan diikuti dengan skandal izin pilot.

Larangan tersebut terus berlanjut, sehingga menyebabkan kerugian pendapatan tahunan maskapai penerbangan hampir Rs 40 miliar ($143,73 juta), kata pemerintah kepada parlemen.

"Citra PIA telah rusak parah karena Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa yang menangguhkan lisensinya akibat masalah keselamatan pada tahun 2020. Penangguhan tersebut menyusul terungkapnya lisensi pilot palsu dan protokol keselamatan yang tidak memadai, yang berujung pada larangan penerbangan di beberapa negara Eropa," lapor situs berita Islam Khabar mengutip pernyataan surat kabar The Express Tribune dalam sebuah editorial.

"Di negaranya, PIA tidak asing dengan kritik. Penumpang sering mengeluh tentang penundaan, layanan dalam penerbangan yang buruk dan layanan pelanggan yang di bawah standar. Kurangnya ketepatan waktu telah menjadi hal yang lumrah dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi para pelancong."

Para ahli telah mengkritik PIA akibat kinerjanya yang buruk.

Beberapa jenis pesawat milik Pakistan International Airlines (PIA). | Sumber: worldairroutes.com

"Maskapai penerbangan ini sangat buruk sehingga bahkan beroperasi tepat waktu pun akan menimbulkan masalah: pelanggan menjadikan kegagalan sebagai ekspektasi mereka dan tidak benar-benar muncul dalam penerbangan ketika mereka dijadwalkan berangkat. Maskapai ini terus melakukan penyitaan pesawat dan belum mengoperasikan seluruh armadanya karena maskapai pemerintah tidak dapat membayar bahan bakar kepada perusahaan minyak pemerintah," ujar Gary Leff, pakar penerbangan, dalam sebuah artikel di situs web View From The Wing.

Kebijakan yang tidak hati-hati yang dilakukan oleh para eksekutif PIA bertanggung jawab atas kehancuran bertahap maskapai tersebut. Ini termasuk menyewa pesawat dengan harga yang melambung.

Suhail Mukhtar, seorang anggota serikat pekerja, mengatakan kepada DW dua contoh PIA yang mengamankan pesawat dari Sri Lanka dengan harga selangit.

Ia mengatakan bahwa ketika sebuah maskapai penerbangan swasta menyewa pesawat seharga $4.500 per jam, PIA mendapatkannya dengan harga $7.500 per jam.

"Kami mendapatkan dua pesawat dengan kecepatan seperti ini dan menimbulkan kerugian sekitar 17 hingga 18 miliar rupee akibat hal ini," tutur Mukhtar kepada DW.

Mukhtar menambahkan, PIA juga membeli mesin yang sangat mahal, yang akhirnya juga menimbulkan kerusakan.

Melibatkan kontraktor eksternal untuk menangani katering dan pemeliharaan mengakibatkan kerugian besar bagi PIA.

Menurut seorang pensiunan pegawai PIA, gaji eksekutif yang besar, kronisme dan tidak dibayarnya iuran kepada PIA oleh departemen pemerintah lainnya juga menambah kesengsaraan keuangan maskapai tersebut.

Qais Aslam, seorang pakar yang berbasis di Lahore, mengatakan pemilik maskapai penerbangan swasta yang memiliki koneksi politik "yang bermaksud untuk meluncurkan maskapai penerbangan mereka sendiri" diangkat menjadi eksekutif di PIA.

"Akibatnya, PIA menolak dan maskapai penerbangan mereka sendiri kini profitable," kata Aslam kepada DW.

Karena privatisasi PIA milik negara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi target fiskal, maka harus ada transparansi dalam prosesnya.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.