Oleh Veeramalla Anjaiah
Pertemuan Kelompok Kerja Ketenagakerjaan (EWG) G20 yang baru-baru ini diadakan di bawah kepresidenan Brasil di kota Brasilia, dimulai dengan sesi khusus yang didedikasikan untuk menindaklanjuti implementasi komitmen yang dibuat selama kepresidenan G20 India untuk mengembangkan klasifikasi referensi internasional tentang pekerjaan dan keterampilan, lapor saluran berita DD News.
Dalam pertemuan tersebut, menurut kantor berita ANI, delegasi India menyoroti perlunya negara-negara G20 untuk berupaya mewujudkan komitmen EWG G20 dari Kepresidenan India pada tahun 2023 dengan memasukkan indikator-indikator dasar dan indikator-indikator tambahan dalam masing-masing survei nasional guna memetakan kesenjangan keterampilan global.Â
Klasifikasi pekerjaan dan keterampilan ini berpotensi untuk memberikan manfaat bagi negara maju, berkembang dan kurang berkembang.
Sumita Dawra, Sekretaris Perburuhan dan Ketenagakerjaan, menggarisbawahi bahwa langkah pertama menuju realisasi harmonisasi keterampilan global yang telah lama ditunggu-tunggu telah diambil dengan telah disiapkannya rancangan kerangka acuan (ToR) studi kelayakan klasifikasi referensi internasional oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurut surat kabar online ThePrint, studi kelayakan, yang berlangsung selama dua tahun, akan mencakup uji coba di sektor-sektor tertentu, termasuk sektor TI, perawatan kesehatan dan ramah lingkungan.
Sekretaris Gabungan India Rupesh Thakur menyampaikan bahwa setelah selesai, kerangka kerja global akan memenuhi kebutuhan keterampilan jangka pendek, menengah, dan panjang yang diantisipasi oleh negara-negara G20 dan seterusnya.
Hal ini akan membuka peluang kerja bagi para pekerja di negara-negara G20, khususnya negara-negara berkembang seperti India dan Brasil. Hal ini akan memungkinkan mobilitas pekerjaan berdasarkan permintaan, mendorong pasar kerja global yang lebih saling terhubung dan efisien.
Menurut siaran pers resmi, para pemimpin juga mempertimbangkan isu-isu penting mengenai dampak kebijakan perawatan dan upah yang setara dalam mempromosikan kesetaraan gender di dunia kerja dan mengakui tantangan yang dihadapi perempuan karena tanggung jawab pengasuhan yang tidak proporsional dan perlunya perawatan. kebijakan perawatan suportif.
