Oleh Veeramalla Anjaiah
Sejumlah besar guru, profesor, anggota staf dan siswa lembaga pendidikan publik dari Gilgit-Baltistan, Kashmir yang Diduduki Pakistan, melakukan aksi duduk (sit-in) melawan pemerintah setempat.
Menurut situs aa.com.tr, Gilgit-Baltistan, wilayah administratif yang disengketakan di Pakistan, diberikan status otonom dan dengan ketentuan dewan legislatif pada tahun 2009.
Para guru dan profesor di Gilgit-Baltistan mengeluh bahwa upah minimum mereka belum dinaikkan bahkan setelah bertahun-tahun mengabdi di lembaga pendidikan negeri.
Seorang profesor wanita yang bergabung dalam protes bersama karyawan lainnya berkata,
"Sampai saat ini mereka belum memberikan konfirmasi apa pun. Kami menjalankan sekolah dan perguruan tinggi; kami adalah dua kontingen yang menjalankan lembaga-lembaga ini. Kami hanya mengedepankan satu wakil saja, kami tidak punya [badan yang tepat] untuk mewakili permasalahan kami, itulah sebabnya kami tertinggal. Kami, para perempuan, [protes], saudara-saudara kami juga bersama kami, betapa beratnya mereka harus menanggungnya! Kami bersama mereka. Kami akan berdiri dan melakukan protes bersama mereka kapan pun mereka meminta kami," lapor kantor berita ANI mengutip pernyataan seorang profesor perempuan yang bergabung dalam protes tersebut.
Di tengah tingginya inflasi, ketika harga komoditas penting menjadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya, para pekerja kontrak mengalami kesulitan untuk menjalankan penghidupan normal mereka. Mereka mengecam majelis Gilgit-Baltistan karena menjatuhkan "bom inflasi" dan menaikkan gaji para menteri dan pejabat hingga 600 persen.
"Kalau mereka tidak punya anggaran untuk kami, mereka [administrator] harus mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Para pengurus di majelis ini telah menaikkan gaji mereka hingga 600 persen, mereka harus menguranginya! Mereka harus mengurangi kemewahan dan amoralitas mereka! Mereka menjatuhkan 'bom inflasi' pada pekerja miskin," lapor kantor berita ANI mengutip pernyataan pekerja lainnya.
Para pengunjuk rasa mengeluh bahwa meskipun perintah untuk menaikkan upah minimum telah disahkan, mereka belum menerima pemberitahuan apapun dari Kementerian Keuangan Gilgit-Baltistan. Para pegawai telah beberapa kali menyoroti masalah kenaikan ini, namun pemerintah tetap apatis terhadap masalah mereka.
