Oleh Veeramalla Anjaiah
Selama tiga tahun terakhir, ada fenomena baru di Jammu dan Kashmir (J&K), sebuah Wilayah Kesatuan (UT) India. Anak-anak sekolah di J&K telah pergi ke sekolah tanpa gangguan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sebuah tanda yang sangat mengkhawatirkan bagi para separatis, teroris yang didukung Pakistan dan mentor mereka yang selalu ingin membuat masalah di J&K.
Pelajar telah menjadi target utama separatis selama 30 tahun terakhir sehingga sekolah sering ditutup dalam waktu lama dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan mereka.
"Fungsi reguler sekolah telah terlalu lama terganggu karena para pembuat onar yang ditujukan untuk pemberontakan telah meminta anak-anak sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi garis depan dalam konfrontasi mereka dengan pihak berwenang. Jadi, setidaknya dua generasi sebagian besar telah dijauhkan dari pendidikan," lapor surat kabar elektronik Kashmir Digest.
Menurut situs Social News XYZ, sekolah ditutup selama sekitar tiga bulan setelah kekerasan jalanan pada tahun 2008 untuk memprotes pembagian tanah ke Dewan Kuil Amarnath. Suatu peristiwa yang tidak menyangkut anak-anak sekolah membuat mereka mengangkat poster berdiri di depan karena mereka tahu pasukan keamanan tidak dapat menggunakan kekerasan kepada mereka.
Pada tahun 2010, sekolah ditutup selama lima bulan karena kekerasan jalanan yang menewaskan 110 orang.
Pada tahun 2016, separatis memobilisasi mahasiswa untuk melawan pasukan keamanan yang membunuh komandan militan muda Hizbul Mujahidin, Burhan Wani. Sekolah ditutup selama sekitar setengah tahun dan beberapa anak muda terbunuh.
Pada tanggal 5 Agustus 2019, Parlemen India telah menghapus Pasal 370 Konstitusi India untuk menghilangkan status khusus J&K.
Menurut kantor berita IANS, paara separatis yang didanai Pakistan dan mentor mereka menggunakan pelajar sebagai pengunjuk rasa garis depan untuk melakukan demonstrasi menentang penghapusan Pasal 370. Akibatnya, sekolah-sekolah Kashmir ditutup karena satu atau lain alasan selama lima bulan.
Tetapi pemerintah India menjelaskan bahwa mereka menghapus Pasal 370 untuk membantu pembangunan Kashmir secara keseluruhan dan rakyatnya. Pengembangan pendidikan dan olahraga bagi pemuda Kashmir telah menjadi prioritas administrasi.
