Oleh Veeramalla Anjaiah
Sebagai Ketua G20 2022 Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo telah menyerahkan jabatan ketua G20 untuk tahun 2023 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada tanggal 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali, Indonesia.
Kepresidenan G20 India secara resmi akan dimulai pada tanggal 1 Desember 2022.
Perdana Menteri Modi saat mengambil alih Kepresidenan G20 menjelaskan bahwa sebagai bagian dari strategi G20, yang akan dipandu oleh tema yang baru dirilis "Satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan", India akan memprioritaskan "pembangunan yang dipimpin perempuan".Â
Ia menekankan pentingnya perempuan dalam pembangunan global dan berkata, "Kita harus mempertahankan prioritas pada acara yang dipimpin perempuan dalam agenda G20 kita."
Menurut surat kabar The Hindu, kepresidenan G20 India akan "inklusif, ambisius, tegas dan berorientasi pada tindakan".
Selama dua hari KTT G20 di Bali, Indonesia, dari tanggal 15-16 November, Modi mengadakan pertemuan bilateral secara terpisah dengan para pemimpin Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Prancis, Jerman, Italia, Singapura, dan Inggris.
Pembicaraan bilateral Modi dengan Jokowi berfokus pada masalah "ketahanan pangan dan energi" yang terutama muncul akibat perang di Ukraina. Presiden Jokowi telah memastikan dukungan penuh Indonesia untuk kepemimpinan G20 India.
India akan mengambil alih kepresidenan G20 pada saat yang sulit.
"India mengambil alih G20 pada saat dunia secara bersamaan bergulat dengan ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, kenaikan harga pangan dan energi, serta efek buruk jangka panjang dari pandemi," ujar Modi saat upacara penutupan G20.
Sebagai bagian dari agenda yang dipimpin perempuan India, salah satu prioritas utama India adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan perempuan.
"Kesetaraan gender itu lebih dari tujuan itu sendiri. Ini adalah prasyarat untuk memenuhi tantangan pengentasan kemiskinan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan membangun pemerintahan yang baik," Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernah berkata.
Melalui G20, India akan fokus untuk mencapai kesetaraan gender di semua bidang ekonomi. Untuk memajukan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, G20 dapat menyediakan forum yang ideal untuk pengembangan, kepemimpinan dan kesetaraan gender perempuan.
"Sudah ada sebuah peningkatan kehadiran pengusaha wanita di India. Ekonomi mendapatkan manfaat besar dari pertumbuhan usaha milik perempuan. Di India, terdapat 43,2 juta wanita usia kerja, dan 13,5 hingga 15,7 juta dari bisnis tersebut dipegang oleh wanita, yang dapat memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang. Wanita bertanggung jawab atas sejumlah besar bisnis. Wanita India mandiri dan sangat termotivasi untuk meluncurkan bisnis mereka sendiri. Lebih dari 50.000 bisnis startup di India dijalankan oleh wanita, menghasilkan hampir 45 persen dari total keseluruhan," tulis Akasha Usmani, rekan peneliti dari pusat penelitian Global Order, baru-baru ini di situs web www.globalorder.live.
India menganggap perempuan adalah pembuat perubahan yang nyata. India telah meluncurkan beberapa program dan skema pemerintah, termasuk Pinjaman Mudra untuk Wanita dan Bank Bharatiya Mahila, untuk membantu bisnis yang dipimpin oleh perempuan.
"Pinjaman Mudra untuk Wanita untuk memberikan bantuan keuangan kepada pengusaha wanita, Bank Bharatiya Mahila menawarkan pinjaman kepada pengusaha wanita untuk meluncurkan bisnis real estat baru atau usaha kecil dan menengah [UKM] dalam skema ritel dan banyak lagi. Sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan adalah kewirausahaan perempuan. Program Startup India dari pemerintah India, misalnya, telah memprioritaskan regulasi startup untuk pengusaha perempuan," tulis Akasha.
"Dengan angka-angka ini, India dapat memimpin pembangunan yang dipimpin oleh perempuan dan pemberdayaan perempuan."
Anggota G20 dapat memanfaatkan pencapaian India. Pemanfaatan teknologi digital untuk pembangunan, inklusivitas, pemberantasan korupsi dan kemudahan berbisnis dapat menjadi model bagi banyak negara.
Modi telah menekankan upaya negara untuk mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan yang dipimpin perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui Akun Jan Dhan, yang akan mengglobal dalam kepemimpinan G20 India.Â
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMUDY) adalah Misi Nasional Keuangan Inklusif yang menerapkan strategi komprehensif untuk mencapai inklusi keuangan penuh bagi seluruh rumah tangga bangsa.
India telah menunjukkan dedikasinya untuk memecahkan masalah yang berpusat pada gender dan perempuan melalui kerja sama. Konferensi Tingkat Menteri G20 yang pertama tentang Pemberdayaan Perempuan dibahas pada bulan Agustus 2022 oleh Menteri Persatuan India untuk Perempuan dan Perkembangan Anak Smriti Zubin Irani.Â
Untuk mempromosikan kesetaraan gender, memastikan perawatan kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan keselamatan dan keamanan perempuan, Smriti menekankan berbagai langkah yang diambil di India.Â
Ia juga mengungkapkan dukungan India terhadap upaya G20 untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di antara negara-negara anggota.
Upaya India dalam inklusi dan promosi perempuan dalam ekonomi dapat memainkan peran utama dalam agenda G20, yang berdampak pada negara-negara lain juga.
Pemberdayaan perempuan
G20 menyediakan ruang khusus untuk pemberdayaan perempuan dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap segala kesempatan.
Di semua negara G20, perempuan dibayar rendah dalam pekerjaan mereka, tingkat pengangguran perempuan tinggi, tingkat wirausaha rendah, dan tidak diperlakukan sama.
Banyak negara G20 telah memfokuskan kebijakan dan perhatian mereka terhadap perempuan. Misalnya --- beberapa negara G20 telah mensubsidi penciptaan lapangan kerja bagi perempuan.Â
Korea Selatan, misalnya, menawarkan insentif uang tunai kepada perusahaan yang mempekerjakan kembali perempuan yang kontrak jangka tetapnya telah berakhir saat mereka sedang cuti melahirkan, menjadi ayah, atau mengasuh anak.
Sejak tahun 2012, KTT G20 secara konsisten berfokus pada isu-isu terkait kesetaraan gender untuk mendukung pembangunan ekonomi perempuan. Pada KTT 2012 di Los Cabos, Meksiko, negara-negara anggota berjanji untuk mengambil tindakan yang berarti terhadap hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
Pada tahun 2013, International Financial Corporation dan G20 bersama-sama sepakat untuk membentuk portal "Keuangan untuk wanita" yang menekankan betapa pentingnya bagi wanita untuk memiliki akses ke layanan keuangan.
Komitmen Brisbane, yang diadopsi oleh para pemimpin G20 pada tahun 2014, bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam menutup kesenjangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan sebesar 25 persen pada tahun 2025.Â
Lebih dari 100 juta perempuan diharapkan memasuki angkatan kerja sebagai hasil dari janji ini, mempercepat pertumbuhan ekonomi global serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
Mayoritas negara G20 membuat kemajuan lebih lanjut pada tahun 2018 untuk mencapai tujuan gender G20 untuk menutup kesenjangan partisipasi gender dalam angkatan kerja sebesar 25 persen pada tahun 2025. Mencapai tujuan tersebut masih sangat sulit karena perbedaan gender yang tinggi di banyak negara.
Pada tahun 2015, Women 20 (W20), sebuah jaringan kelompok perempuan transnasional, wadah pemikir dan organisasi pengusaha perempuan, didirikan selama Presidensi G20 Turki dengan tujuan untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai komponen penting dari proses G20.
Di bawah kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022, W20 berkonsentrasi pada empat isu: menghapus diskriminasi kebijakan, membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimiliki dan dikelola perempuan, memberdayakan anak perempuan serta perempuan dari daerah pedesaan dan penyandang disabilitas, juga meningkatkan kesehatan untuk kesejahteraan gender.
Selama kepresidenan India, semua masalah perempuan akan diprioritaskan.
G20 terdiri dari 19 negara dari lima benua dan Uni Eropa (UE) yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Gabungan produk domestik bruto (PDB) G20, yang beranggotakan negara maju dan negara berkembang, terdiri dari 86 persen dari PDB global. PDB gabungan mereka saat ini mencapai AS$87,63 triliun dari PDB global sebesar $102. 81 triliun.
Menjadi ketua G20 untuk India akan menjadi kehormatan besar dan ini merupakan pengakuan pertumbuhan India sebagai pemain global. Dengan 1,41 miliar populasi dan PDB yang sebesar $3,77 triliun, India, yang saat ini memiliki ekonomi terbesar kelima di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi ekonomi terbesar ketiga di tahun-tahun mendatang.
India adalah negara terkemuka di Asia Selatan dan pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik serta anggota Quad bersama dengan AS, Jepang dan Australia.
India diperkirakan akan memamerkan keanekaragaman geografis dan budayanya sepanjang tahun, serta akan mengadakan sekitar 200 pertemuan G20 di berbagai lokasi di seluruh negeri.
India akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memimpin negara-negara G20. India memiliki hubungan dekat dengan dunia Barat dan Rusia. Ia bisa menjadi kekuatan penyeimbang antara pertengkaran Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.
KTT G20 yang akan datang adalah kesempatan geopolitik untuk menunjukkan dan menunjukkan peran utama India dalam urusan global. Ini juga akan menjadi kesempatan untuk mengartikulasikan peran kekuatan ekonomi India yang futuristik, cerdas teknologi dan andal kepada dunia, memperkuat status Perdana Menteri Modi sebagai negarawan global.
Mengingat lanskap geopolitik yang bergejolak, beberapa isu akan dibahas pada tahun 2023, mulai dari perang di Ukraina, ketahanan energi dan pangan, inflasi, suku bunga, pengetatan moneter dan fiskal, jatuhnya pasar keuangan hingga stagnasi ekonomi dan kekhawatiran resesi.
India akan mendapatkan dukungan dan kerjasama penuh dari seluruh negara anggota G20, termasuk Indonesia.
Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
