Oleh Veeramalla Anjaiah
Setelah kematian Presiden (Chairman) China Mao Zedong pada tahun 1976, berkat pemimpin utamanya Deng Xiaoping, Komunis China meluncurkan reformasi ekonomi revolusioner untuk menempatkan negaranya pada lintasan pertumbuhan yang cepat dan pada akhirnya meningkatkan jangkauan globalnya.
Deng dan penerusnya mencoba untuk menciptakan "ekonomi pasar sosialis" di China.
"Mereka membuka China untuk perdagangan dan investasi, merombak sistem pajak dan peraturan, menyusutkan perusahaan milik negara yang membengkak dan mendorong bisnis swasta," tulis Hal Brands, seorang profesor di Universitas John Hopkins, dalam sebuah artikel berjudul "Bahaya Penurunan China" (The Dangers of China's Decline) dalam jurnal Foreign Policy pada tanggal 14 April 2022.
"Mendampingi reformasi politik membatasi kekuatan penguasa China dan memperbesar ruang kompetensi nonideologis dalam rezim. PKC [Partai Komunis China] cukup mengendurkan cengkeramannya untuk memungkinkan spontanitas ekonomi --- dan menuai keuntungan dalam bentuk kemakmuran yang memperkuat kontrol politiknya."
Kebijakan kebangkitan damai China juga telah berkontribusi pada perkembangan pesat seperti AS, Jepang, Taiwan dan negara-negara barat lainnya dan perusahaan multinasional mereka menggelontorkan investasi ratusan miliar dolar, mebawakan teknologi dan mengubah China menjadi pabrik global.
Saat ini, pencapaian ekonomi dan militer China luar biasa. Dengan 1.4 miliar penduduknya, China memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar AS$17.73 triliun dan memiliki kekuatan militer terkuat ketiga. China memiliki cadangan devisa senilai $3.18 triliun, tertinggi di dunia, per 31 Maret 2022. Tahun lalu, perdagangan China mencapai $6.01 triliun -- $3.31 triliun ekspor dan impor sebesar $2.70 triliun -- menjadikannya negara perdagangan nomor satu di dunia. China juga merupakan mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara, termasuk Indonesia.
Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan militer, China bermimpi untuk menjadi negara adidaya dan memainkan peran sentral dalam pemerintahan global (global governance) dengan karakteristik dan normanya sendiri.
Para pendukung Komunis China di Indonesia sudah mengatakan bahwa dunia harus menyambut baik peran China dalam pemerintahan global.
Harus dicatat bahwa China masih merupakan negara berkembang yang besar. Negara ini belum menjadi negara adidaya. China adalah negara Komunis yang dikontrol ketat, yang memiliki catatan hitam dalam demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia.
