Para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berkumpul di ibu kota Niger, Niamey, dari tanggal 27 hingga 28 November untuk membahas masalah-masalah penting umatnya.
Isu-isu besar seperti pandemi COVID-19, Islamofobia, isu Palestina dan krisis Rohingya menjadi agenda Sidang ke-47 dari Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang beranggotakan 57 negara.
"Selain perjuangan Palestina, perang melawan kekerasan, ekstremisme dan terorisme, Islamofobia dan penistaan agama, Dewan juga akan membahas situasi minoritas Muslim dan komunitas di negara-negara non-anggota, penggalangan dana untuk kasus Rohingya di Pengadilan Internasional [ICJ], serta promosi dialog antara peradaban, budaya dan agama, dan hal-hal lain yang muncul," kata Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen dalam pernyataan yang diposting di situs web OKI.
Anehnya, satu-satunya masalah Pakistan, Kashmir, tidak ada di dalam agenda. Pakistan ingin mengadakan pertemuan tingkat menteri khusus untuk membahas Kashmir.
Baik OKI maupun tuan rumah pertemuan ini, Niger, tidak membahas masalah Kashmir dalam agenda pertemuan dua-hari tersebut.
"Permintaan Pakistan untuk mengadakan pertemuan grup kontak tentang masalah ini juga ditolak," surat kabar harian Pakistan Dawn melaporkan baru-baru ini. Pernyataan tersebut mengacu pada Grup Kontak OKI tentang Kashmir.
Banyak analis Pakistan menggambarkannya sebagai kegagalan besar dari kebijakan luar negeri Pakistan dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai "bencana diplomatik" (diplomatic disaster).
Menurut media, Pakistan berusaha keras untuk mengadakan sesi khusus untuk membahas Kashmir pada pertemuan tingkat menteri dan pertemuan grup kontak. Tetapi banyak negara Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Niger, tidak percaya pada propaganda Paksitani tentang Kashmir.
Indonesia, anggota OKI, mengatakan tidak akan mengambil sikap terhadap masalah Kashmir karena ini adalah masalah bilateral antara Pakistan dan India. Lebih lanjut dikatakan bahwa India dan Pakistan harus menyelesaikan masalah Kashmir melalui negosiasi damai. Sebagian besar dari 57 anggota OKI memiliki pendapat serupa tentang Kashmir.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi sendiri berbicara tentang masalah Kashmir dan kantornya mengklaim bahwa OKI "sangat mendukung Kashmir" meskipun hal itu tidak ada dalam agenda. Ia mengklaim bahwa Kashmir ada di agenda OKI secara permanen.
Pemain utama, seperti Arab Saudi dan UEA, di OKI telah menggagalkan upaya Pakistan untuk memasukkan masalah Kashmir ke dalam agenda pertemuan tingkat menteri OKI. Menurut pakar hubungan internasional Pakistani, Pakistan di bawah Perdana Menteri Imran Khan melakukan blunder dengan bergandengan tangan dengan Turki, Iran dan Malaysia yang suka melawan negara negara Arab, yang memicu kemarahan dari Arab Saudi, UEA dan sekutunya.Â
