Gencatan Senjata Berakhir di Sahara Barat, Orang Indonesia Menyesalkan Langkah Terbaru Polisario

Oleh Veeramalla Anjaiah

 Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, jauh dari Maroko di Afrika Utara. Tetapi orang Indonesia peduli dengan apa yang terjadi di negeri yang jauh itu karena baik orang Indonesia maupun Maroko merupakan teman dekat.

"Memang benar hubungan kami sangat baik dengan Indonesia. Kami sangat mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia," Duta Besar Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah mengatakan kepada penulis baru-baru ini.

Warga Indonesia khawatir dengan insiden terbaru di Sahara Maroko yang juga dikenal sebagai Sahara Barat, wilayah yang telah menikmati kedamaian selama 29 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Frente Polisario atau Front Polisario yang didukung oleh Aljazair, sebuah kelompok pemberontak bersenjata separatis, yang ingin mendirikan negara Sahara Barat yang merdeka, mengganggu perdamaian di zona penyangga dan membatalkan gencatan senjata tahun 1991 dengan Maroko secara sepihak. Kelompok pemberontak kecil, yang memiliki beberapa ribu gulungan bersenjata, menyatakan perang melawan Maroko.

Lebih dari 80 persen Sahara Barat berada di Maroko sementara Polisario menguasai 20 persen gurun, di mana tidak banyak orang tinggal. Sebagian besar orang Sahrawi tinggal di Maroko. Beberapa ribu pengungsi Sahrawi tinggal di Tindouf, Aljazair, di mana Polisario mendirikan pemerintahan pengasingan dengan dukungan penuh dari Aljazair. 

Apa yang sebenarnya terjadi di Sahara Barat baru-baru ini?

Peta Maroko | Sumber: Kedutaan Besar Maroko di Jakarta

Menurut Kementerian Luar Negeri Maroko, milisi bersenjata Polisario memasuki daerah Guergarate, yang terletak di dekat perbatasan Maroko-Mauritania, pada tanggal 20 Oktober dan memulai blokade orang dan barang di sepanjang perbatasan.

Maroko telah beberapa kali memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatan banditisme dan penutupan jalan tersebut. Kurangnya tanggapan PBB mendorong Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko (FAR) untuk melancarkan operasi pada tanggal 13 November untuk mengakhiri blokade sesuai dengan atribusi dan tugasnya dan sepenuhnya patuh kepada legalitas internasional.

"Setelah berkomitmen untuk menahan diri selama ini, dalam menghadapi provokasi dari milisi Polisario, Kerajaan Maroko tidak punya pilihan lain selain memikul tanggung jawabnya untuk mengakhiri situasi kebuntuan yang ditimbulkan oleh tindakan ini dan memulihkan gerakan sipil serta komersial yang bebas," ujar Kementerian Luar Negeri Maroko dalam sebuah pernyataan.

Polisario, lanjut Kementerian, terus menerus mengganggu pengamat militer PBB di kawasan itu.