Oleh Veeramalla Anjaiah
Dengan kekuatan militernya yang berkembang serta perilaku yang agresif, China, hegemon baru, memberikan ancaman besar terhadap keamanan ASEAN, Asia Timur dan seluruh wilayah Indo-Pasifik.
Indonesia, negara non-penggugat di Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan, menjadi korban intimidasi dan gangguan China dalam beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 11 September, kapal penjaga pantai Tiongkok CCG 5204 terlihat di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Setelah protes keras dari Indonesia, kapal tersebut meninggalkan ZEE pada 15 September.
Ini bukan pertama kalinya China melakukan hal serupa di Laut Natuna Utara. Di bulan Desember 2019, armada kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai masuk ke ZEE Indonesia secara ilegal untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Pada Januari 2020, Indonesia mengirim empat pesawat tempur jet F-16 ke daerah tersebut untuk mengusir China dari ZEE-nya. Pada bulan Juli, TNI AL melakukan latihan angkatan laut selama empat hari yang melibatkan 24 kapal perang, termasuk dua kapal perusak rudal dan empat kapal pengawal di perairan Natuna untuk menunjukkan tekad kuatnya mempertahankan wilayahnya.
Berdasarkan pada Sembilan-Garis-Putusnya (Nine-Dash Line) yang kontroversial, China mengklaim sebagian wilayah dari Laut Natuna Utara. Indonesia dengan tegas menolak Sembilan-Garis-Putus China yang melanggar Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Â
UNCLOS, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, mendefinisikan ZEE sebagai wilayah yang umumnya terbentang 200 mil laut dari pantai, di mana negara-negara pesisir memiliki hak khusus untuk eksplorasi dan penggunaan sumber daya laut, meskipun itu adalah wilayah internasional. Pantai China berjarak ribuan kilometer dari ZEE Indonesia.
Pada bulan Mei, Indonesia mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia tidak menerima klaim Sembilan-Garis-Putus China di LCS karena tidak adanya "dasar hukum internasional". Dalam surat-surat berikutnya pada bulan Juni, Indonesia menolak tawaran China untuk merundingkan klaimnya yang dianggap tumpang tindih. Karena China dan Indonesia adalah penandatangan UNCLOS. China, yang mengklaim lebih dari 80 persen LCS, tidak ingin menerapkan UNCLOS dalam perselisihannya dengan Indonesia, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.
Ketegangan saat ini antara China dan Indonesia di satu sisi dan sengketa China dengan penuntut ASEAN lainnya dari LCS di sisi lain tidak terbatas hanya di Asia Tenggara tetapi juga mempengaruhi pemain utama di kawasan Indo-Pasifik.
Pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, saat berbicara di Nixon Center, mengumumkan bahwa AS dan China terlibat dalam Perang Dingin 2.0. Dia menekankan bahwa 50 tahun hubungannya dengan China telah terbukti sia-sia dan kebijakan Amerika terhadap China perlu diubah.
Rupanya, ada empat medan konflik dengan Beijing yang suka berperang, di mana AS dan teman-teman serta sekutunya memiliki taruhan tinggi, muncul baru-baru ini. Keempatnya adalah sengketa Hong Kong, Taiwan, India-China di wilayah Ladakh dan sengketa LCS.
Atas isu LCS dan perilaku menggertak China, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Regional Forum (ARF) - salah satu forum multilateral terbesar di dunia untuk perdamaian dan keamanan - yang baru saja selesai, mengatakan bahwa beberapa negara khawatir terhadap kegiatan reklamasi lahan di LCS.
