Dalam waktu kurang dari satu bulan, jutaan warga Kamboja akan menuju ke tempat pemungutan suara yang akan menentukan masa depan negara mereka. Pemilihan suara ini akan menjadi festival demokrasi terbesar di Kamboja karena 20 partai politik ikut berpartisipasi dalam pemilu walaupun satu partai yang dibubarkan meminta warganya untuk memboikot pemilu.
Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen, pemimpin dengan masa jabatan paling lama di Asia Tenggara, dan partai royalis FUNCINPEC (Front Persatuan Nasional untuk Kasta Independen, Netral, Damai dan Koperasi dalam bahasa Inggris untuk akronim Perancis) diharapkan untuk mendapatkan sebagian besar kursi dalam pemilihan di bulan Juli ini.
CNRP (Partai Penyelamatan Nasional Kamboja), yang dibubarkan oleh Mahkamah Agung Kamboja pada November 2017 karena berusaha menggulingkan pemerintah melalui cara-cara ilegal, dan pemimpinnya yang diasingkan Sam Rainsy menyerukan boikot terhadap pemilu Juli, yang dianggap oleh banyak orang Kamboja dan orang asing sebagai pukulan bagi demokrasi Kamboja. Rainsy, yang menjalankan kegiatan politiknya dari apartemennya sendiri di Paris, menghadapi beberapa dakwaan di pengadilan Kamboja dan hidup dalam pengasingan.
"Demokrasi itu tidak mungkin tanpa suara rakyat; demokrasi membutuhkan partisipasi mereka. Kamboja harus ingat bahwa boikot bukanlah solusi untuk situasi politik saat ini. Mereka memiliki pilihan yang sulit di hadapan mereka. Langkah pertama adalah menggunakan hak suara dalam proses demokrasi," tulis Darren Touch, seorang komentator yang berbasis di Kanada, baru-baru ini di situs web terkenal.
Yang pasti, Kamboja akan memilih pemimpin mereka yang tepat dalam pemilu Juli. Isu apa yang dipertaruhkan dalam pemilihan ini?
Isu perdamaian, stabilitas, demokrasi, dan pembangunan ekonomi akan mendominasi kampanye pemilihan.
Di masa lalu, orang-orang Khmer yang lembut tewas dan mengalami kehancuran dalam waktu yang lama saat negara itu menjadi tempat bermain bagi kekuatan asing. Baru dalam beberapa dekade terakhir ini, Kamboja menikmati perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, berkat partai CPP yang berkuasa dan pemimpinnya Hun Sen.
CPP, yang memiliki peran sentral yang positif dalam pembangunan ekonomi baru-baru ini di Kamboja, mungkin akan muncul sebagai pemenang dalam pemilihan. Partai ini dibentuk pada tahun 1951 dengan nama Partai Rakyat Revolusioner Kamboja (KPRP) dan berganti nama menjadi CPP pada tahun 1991.
CPP melawan kekejaman brutal Khmer Rouge dengan keras, yang menewaskan lebih dari satu juta orang Khmer selama pemerintahannya antara 1975 hingga 1979.
Setelah Perjanjian Damai Paris 1991, CPP memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang damai dan menempatkan Kamboja pada lintasan yang positif. Arsitek utama dari perubahan besar ini tidak lain adalah Perdana Menteri Hun Sen, yang sudah menjabat sejak 1985.
