Analisis Keputusan PN Tunda Pemilu 2024, KPU Ikut Digugat?

Sistem proporsional terbuka adalah sistem yang dianut oleh negara Indonesia sejak Kemerdekaan.  Sistem yang terbuka dengan diketahui siapa kandidatnya, partainya, serta suaranya hingga saat ini masih menimbulkan Polemik. Dimana polemik itu baru-baru ini juga terjadi yaitu pada pelaksanaan Pemilu 2024

Pemilu tahun 2024 yang kini telah terjadwalkan terkait pelaksanaannya memicu banyak polemik di berbagai kalangan, seperti partai-partai baru dan sebagainya. Belum lama ini Partai Prima mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 kemudian disusul oleh Partai Berkarya yang mengusulkan hal sama terkait penundaan Pemilu 2024 ke PN Jakarta Pusat.

Terkait Gugatan yang diajukan oleh Partai Prima maupun Partai Berkarya tidak akan mengubah pelaksanaan Pemilu 2024 pasalnya Pengadilan Negeri tidak memilki wewenang mengambil keputusan dalam penundaan pemilu. Sebagaimana diatur pasal 433 No.7 tahun 2017 "Bahwa penundaan pemilu dapat dilakukan apabila terdapat penetapan Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan yang dilaksanakan oleh Presiden atas usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi hal tersebut tergolong skala Daerah, pasalnya pemilu lanjutan dapat dilaksanakan apabila terdapat sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, bencan alam, atau gangguan lainnya yang dipastikan mengakibatkan sebagian tahapan  penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlaksanakan, sedangkan Pemilu Lanjutan memiliki persamaan dengan pemilu susulan tetapi dilaksanakan apabila seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlaksanakan.

Pengadilan Negeri (PN) bukanlah ranah yang tepat dalam mengajukan gugatan penundaan pemilu 2024 karena disisi lain PN tidak memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 tahun 2019 bahwa pasalnya semua permasalahan terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks tindakan Pemerintahan bukanlah ranah PN melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN).

Terkait pelaksaan Pemilu telah diatur sebagaimana dalam pasal 22 E UUD 1945 "Bahwa Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan dengan berlandaskan asas-asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Yang dilaksanakan Setiap 5 tahun sekali.