Kebijakan Ahok Tidak Pandang Bulu

Sumber Foto: http://www.terasjakarta.com/portal/berita

Ruko yang sudah berdiri lebih dari setengah abad di Jalan Jatinegara Barat ini pun harus menemui ajalnya. Akhirnya empat belas ruko itu pun rata dengan tanah setelah dibuldoser menggunakan alat berat.

Upaya Pemda DKI mengatasi banjir di Jakarta memang tidak mudah. Hal ini terbukti setiap tahun kota Jakarta masih tergenang dengan air banjir. Akan tetapi pemerintah tidak bosan-bosan mencari solusi. Begitu pula dengan pemerintahan era kepemimpinan Gubernur Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Salah satu upaya mengentaskan rakyat Jakarta dari banjir adalah dengan melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Banjir yang setiap tahun melanda Jakarta ini akibat fungsi Sungai Ciliwung yang sudah tidak normal. Ketidaknormalan fungsi sungai ini terjadi karena adanya salah kelola. Sungai oleh masyarakat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, dan sepanjang bantaran sungai telah dialihfungsikan sebagai tempat tinggal. Dengan sendirinya pendangkalan sungai akan semakin cepat terjadi. Dampaknya tentu seperti yang selama ini sudah kita rasakan.

Dalam upaya mengatasi banjir ini Pemerintah DKI mencoba membuat berbagai kebijakan dan terobosan. Selain pembangunan Kanal Banjir Timur, upaya membuat sodetan sungai juga diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha menormalkan aliran sungai. Cara lain normalisasi sungai ini pemerintah akan melakukan pelebaran dan pengerukan sungai.

Dalam rangka pelebaran sungai ini Pemda DKI berencana menggusur seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung. Ternyata masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ini tidak semuanya masyarakat yang berpenghasilan minim atau orang yang hidup susah. Sebagai bukti 14 belas ruku yang sedang digusur ini semuanya milik orang Tionghoa. Ruko ini sudah berpuluh-puluh tahun berdiri secara kokoh. Ruko yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Toko Cat Tongtek ini harus mengalami penggusuran. Tentu ini merupakan langkah awal sebelum nantinya seluruh kawasan bantaran Sungai Cilwung khususnya wilayah Kampung Melayu ini dirapikan. Tujuannya agar lebar sungai memenuhi standart hingga akhirnya pada musim penghujan sungai mampu menampung air banjir kiriman dari Bogor.

Wacana penggusuran daerah ini memang sudah lama disosialisasikan. Pada mulanya Gubernur DKI Jokowi berencana membangun kampung deret di sekitar tempat tersebut. Hal ini mengingat bahwa penduduk yang tinggal di daerah itu secara umum juga mencari nafkah di sekitar tempat mereka tinggal. Mereka banyak yang mencari nafkah di Pasar Jatinegara. Karena alasan tersebut tentu solusi menempatkan mereka ke pinggiran kota akan sulit diterima. Oleh karena itu sebelum tempat ini digusur sebenarnya pemerintah telah menyediakan tempat baru dengan membangun apartemen di daerah Kampung Melayu. Proses pembangunan apartement pun mendekati final.

Penggusuran yang terjadi saat ini merupakan langkah awal Pemda DKI merapikan kawasan Jatinegara secara khusus Kampung Pulo tempat langganan banjir. Tindakan ini juga merupakan bukti bahwa Pemda DKI tidak main-main dalam mengupayakan Kota Jakarta yang indah dan nyaman.. Tindakan Ahok dalam mengambil kebijakan ini membuktikan bahwa beliau berlaku adil. Ahok yang notabene keturunan Tionghoa juga memberlakukan aturan yang sama bagi warga keturunan Tionghoa. Penggusuran terhadap 14 ruko di Jatinegara mengajak masyaarkat untuk membuka mata bahwa Ahok tak lagi mementingkan kelompok maupun golongannya. Ahok menunjukkan bahwa dirinya pemimpin bagi seluruh warga DKI tanpa memandang suku, rasa tau golongan. Tindakannya tidak akan mencederai masyarakat kecil secara umum. Dengan kata lain penggusuran ruko di Jatinegara ini merupakan bukti bahwa Ahok berlaku adil dalam mengeksekusi kebijakan.

Memang untuk membangun kota Jakarta agar menjadi kota yang bersih dan modern harus ada pengorbanan. Nah, sebagian warga yang selama ini sudah merasa nyaman dan aman di daerah tersebut harus rela berkorban demi tercapainya Jakarta Baru.