Semua Pihak Harus Berperan Perangi Hoaks

Sekitar tiga tahun lalu, ketika Pilkada Jakarta berlangsung masyarakat dihadapkan pada aneka informasi yang diproduksi oleh masyarakat dan dibagikan untuk masyarakat melalui media sosial. Karena diproduksi oleh masyarakat, tentu saja nyaris semua informasi itu tanpa verifikasi kebenaran.  Masyarakat tidak melalui tahap ketat agar sebuah informasi itu layak tayang.

Padahal banyak dari informasi itu yang menjadi viral dan dipercaya sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat. Kita tidak perlu menyebutkan lagi beberapa hal dari narasi-narasi yang beredar saat kampanye Pilkada Jakarta berlangsung. 

Tragisnya beberapa media mainstream yang punya kepentingan tertentu pada salah satu pasangan mengambil berita-berita yang beredar di media sosial tanpa verifikasi lebih lanjut. Akibatnya banyak orang terprovokasi.

Setelah Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 berlangsung, beberapa media online ternama di Indonesia menggagas rubrik yang membahas soal kabar atau berita yang beredar dan kemungkinan hoax (berita salah atau palsu). Memang tidak semua berita yang bisa masuk dalam rubric khusus itu. Biasanya dipiih beberapa berita yang punya dampak besar terhadap masyarakat Indonesia.

Misalnya ada kabar yang beredar di media sosial tanggal 2 November 2020 dari seseorang yang mengabarkan bahwa ada penyerangan ulama di Pancoran, Jakarta. Dalam video yang beredar itu memperlihatkan keriuhan para santri di Masjid Pondok Pesantren Daarul Ishlah Assalafi, Pancoran Jakarta Selatan pada Sabtu (31/10/2020).

Teryata kabar yang beredar itu tidak benar alias hoax. Sebuah media mainstream melakukan penelusuran fakta dan mengkonfrmasi kepada pimpinan pondok pesatren itu dan didapat bahwa ulama yang dimaksud dalam kabar yang beredar di Facebook, Instagram dan Youtube serta WA itu menyetakan bahwa dirinya saat itu berada di Banten dan tidak di Jakarta. Kejadian sebenarnya adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan datang ke pondok pesantren itu dan membuat keriuhan di pondok itu.  

Kabar lain yang beredar luas di media sosial adalah " Jawa Barat akan menjadi provinsi pertama yang akan mendapat atau menguji test vaksin virus corona dari Cina. Tapi yang tidak mau divaksin akan didenda. " Kabar itu menekankan dua hal yaitu vaksin yang berasal dari Cina dan hal kedua adalah yang tidak mau divaksin akan didenda.

Dalam penelusuran fakta yang dilakukan oleh sebuah media online terkenal menyebutkan bahwa juru bicara pemerintah soal Covid-19, Wiku Adisasmita menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal prioritas daerah penerima vaksin. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga membantah soal denda bagi pihak yang tidak mau divaksin.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, tergambar bahwa disinformasi sangat dekat dengan masyarakat, yang kadang membuat mereka terpancing atau bingung, marah, bahkan sedih. Dengan kondisi seperti ini perlu pihak-pihak yang 'melek narasi' untuk membantu masyarakat agar lebih dengan dengan fakta yang benar. Cek fakta yang dilakukan oleh beberapa media diatas adalah sebagian kecil dari upaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak larut lebih jauh dengan disinformasi tersebut.

Kita sebagai warga yang mungkin punya akses lebih soal narasi dan literasi hendaknya juga berperan membantu masyakat luas untuk mendapatkan kebenaran dan tidak terprovokasi dengan hoaks. Atau minimal tidak menyebarkan hoaks sehingga membingungkan masyarakat. Inilah jihad yang sebenarnya.