Mohon tunggu...
Nur Anisa Fitri
Nur Anisa Fitri Mohon Tunggu... Administrasi - copywriter

hai, saya anisa.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Resmi! MK Tolak Seluruh Permohonan Gugatan dari Capres No Urut 01, Anies-Muhaimin

22 April 2024   15:33 Diperbarui: 22 April 2024   15:46 100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pemilu 2024. Putusan ini dikeluarkan setelah sidang yang berlangsung pada Senin (22/4/2024) di MK.

Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa meskipun putusan telah dibacakan, terdapat dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi. Ketiga hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. 

Saldi Isra mengungkapkan bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda terhadap beberapa poin dalam putusan tersebut, terutama terkait penyaluran bantuan sosial dan netralitas pejabat negara. Saat ini, Saldi masih dalam proses membaca pendapatnya yang berbeda tersebut, sementara Enny dan Arief belum mengumumkan pendapat mereka.

Foto: Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Dalam gugatan mereka, Anies-Muhaimin meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pemilu 2024. Namun, MK menolak permohonan tersebut secara keseluruhan. 

Dengan demikian, hasil pemilihan yang menempatkan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran, sebagai pemenang dengan perolehan 92.214.691 suara tetap berlaku.

Dissenting opinion, yang sebelumnya sudah tidak asing dalam dunia hukum, kini menjadi perhatian publik setelah munculnya putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang juga diwarnai dengan perbedaan pendapat. 

Meskipun putusan MK telah dikeluarkan, perbedaan pandangan dari hakim konstitusi menunjukkan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan tertinggi Indonesia ini.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun