Mohon tunggu...
anisa nurul kasanah
anisa nurul kasanah Mohon Tunggu... -

seorang mahasiswi dari bantul yang sedang menempuh studi di universitas negeri yogyakarta jurusan pendidikan kewarganegaraan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Harga BBM Naik Turun Seperti Resleting???

2 Mei 2015   10:49 Diperbarui: 17 Juni 2015   07:27 74
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Inilah pemerintahan yang bisa dikatakan paling labil di Indonesia. Empat bulan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia, pemerintahannya sudah lima kali merubah harga bahan bakar minyak (BBM). Tiga kali menaikkan harga BBM dan dua kali menurunkannya. Di awal pemerintahannya, Jokowi untuk pertama kalinya merevisi harga BBM, yakni tepatnya pada tanggal 18 November 2014. Pada tanggal itu BBM jenis premium naik menjadi Rp 8.500,- per liter, dari harga sebelumnya Rp 6.500,- per liternya. Sedangkan jenis Solar naik dari Rp 5.500,- per liter menjadi Rp 7.500,- per liternya. Rata-rata kenaikannya sebesar Rp 2.000,- per liter. Kenaikkan yang sangat besar dan sangat memberatkan rakyat kecil tentunya. Kebijakan menaikkan harga BBM ini diambil oleh pemerintahan Jokowi, karena saat itu stok bahan bakar minyak menipis gara - gara konsumsi BBM yang terus meningkat, dan pemerintah juga harus menanggung subsidi BBM yang sangat besar yang berakibat pembekakan APBN. Nantinya anggaran yang digunakan untuk BBM akan dialihkan ke sektor yang lain, seperti pendidikan dan pengentasan kaum miskin di Indonesia. Kebijakan ini tentu saja mengakibatkan rakyat menjerit, demo terjadi di mana-mana karena kebutuhan pokok mulai merangkak naik, tarif angkutan umum pun ikut naik. Namun, kemudian di akhir tahun 2014, harga minyak dunia justru turun, malah bisa dikatakan anjlok. Kondisi ini membuat pemerintahan pimpinan Jokowi kembali merevisi harga jual BBM. Selain menurunkan harga BBM jenis solar dan premium, pemerintah juga menghilangkan subsidi pada bahan bakar jenis premium. Pada 1 Januari 2015, harga BBM jenis premium akhirnya diturunkan oleh pemerintahan Jokowi menjadi Rp 7.600,- per liternya. Dengan harga seperti itu, Pemerintah tak lagi memberi subsidi pada bahan bakar jenis premium. Sedangkan harga solar turun menjadi Rp 7.250,- per liter, dan masih mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp 1.000,- per liter. Harga minyak dunia ternyata terus anjlok. Pelemahan harga minyak dunia ini akhirnya membuat pemerintah kembali merevisi harga jual bahan bakar minyak. Harga Premium kembali turun menjadi Rp 6.600,-/liter dan harga solar turun menjadi Rp 6.400,-/liter. Meski sempat menurunkan harga BBM dua kali, tapi untuk yang kedua kalinya juga pemerintahan Jokowi kembali menaikkan harga BBM jenis premium sebesar Rp 200,-/liter menjadi Rp 6.800,- pada tanggal 28 Februari 2015. Selang waktu satu bulan yakni pada tanggal 28 Maret 2015, dengan alasan harga minyak dunia yang kembali naik dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar yang terus melemah, akhirnya Pemerintahan Jokowi kembali membuat kebijakan untuk menaikkan harga BBM untuk yang ketiga kalinya sebesar Rp 500,-/liternya. Harga premium menjadi Rp 7.300,-/liter sedang harga solar menjadi 6.900,-/liter. Rakyatpun kembali menjerit dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM ini. Meskipun kenaikannya hanya 500 perak, namun bagi mereka (rakyat kecil) uang 500 perak itu sangat berarti, karena kenaikan BBM sangatlah berdampak besar bagi mereka. Merekapun bertanya-tanya kenapa harga BBM sangat labil, kadang naik kadang turun. Sampai kapan harga BBM akan naik turun? Tidak bisakah pemerintah menstabilkan harga BBM? Tidak hanya menaikkan dan menurunkan harga seenaknya saja. Hal ini terjadi karena pemerintahan Jokowi-JK menerapkan kebijakan harga BBM dengan melihat atau menyesuaikan harga minyak dunia. Padahal kebijakan menaikkan harga BBM ini sangat berdampak besar bagi masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik, tarif angkutan menjadi mahal, apa ini yang dinamakan pemerintahan pro rakyat? Katanya subsidi BBM akan dialihkan untuk sektor lain, tapi mana buktinya? Hanya bantuan uang sebesar Rp 600.000,- itu? Itupun tidak tepat sasaran dan kurang merata. Rakyat miskin banyak yang tidak terdaftar dalam penerima bantuan, bahkan di beberapa daerah pengambialan bantuan itu sampai menelan korban jiwa. Apa ini memang nasib rakyat kecil? Selalu ditindas oleh penguasa. Rakyatpun kini menagih janji-janji Jokowi yang digembor - gemborkan pada saat kampanye. Banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi dan meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Namun apalah dikata keputusan tetaplah keputusan. Seharusnya pemerintah bisa lebih bijaksana untuk memikirkan nasib rakyat banyak. Seharusnya pemerintah bisa lebih berpihak pada rakyat kecil, tidak hanya membuat keputusan semaunya sendiri yang hanya menguntungkan golongan para elit politik saja


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun