Penegakan Hukum yang Adil untuk Mengatasi Korupsi Membangun Ketahanan Nasional

Permasalahan korupsi sudah menjadi masalah yang cukup rumit dan kasus korupsi pun sudah dianggap sesuatu hal yang biasa. Kasus korupsi juga sering terdengar di telinga kita. 

Bahkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang memberantas korupsi pun telah ada, namun pemerintah belum juga berhasil untuk memberantasnya. Korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar Pancasila dan dimana pelakunya harus dihukum adil dan tanpa toleransi apapun. 

Masalah korupsi ini yakni permasalahan yang serius di Negara Indonesia karena korupsi sedikit demi sedikit akan merusak ketahanan Nasional. Hal yang membuat kita prihatin yaitu penegak hukum yang tidak adil dalam memberantas korupsi. 

Seperti contoh, orang biasa yang ketahuan melakukan pencurian kecil, seperti anak dibawah umur misalnya saudara Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, seat beratnya. Sedangkan pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat berkeliaran dengan bebas. 

Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan menunda-nunda.

Cara mengatasi kasus korupsi ini yakni dengan mensosialisasikan lebih keras lagi tentang korupsi agar lebih menyadarkan lagi mengenai apa dampak negatif dari korupsi. 

Hal ini menurut saya perubahan dari dalam diri sendiri adalah hal yang dapat mempengaruhi lebih besar untuk diri manusia daripada hal lain apapun. 

Dengan adanya pengetahuan mengenai korupsi setiap orang akan menyadari bahwa betapa merugikannya tindakan korupsi. Dan kemungkinan juga penegakan hukum yang tegas juga dapat menjadi hal yang dapat menakuti setiap orang agar tidak pernah mencoba untuk melakukan korupsi.

Pasti kita berharap penegak hukum agar berlaku adil seperti yang tercantum di UUD 1945 yang menjadi pedoman hukum kita dan kita berharap Indonesia aman sejahtera.

Hukum merupakan aturan yang wajib ditaati apapun hukum itu misalnya hukum negara, hukum adat, hukum agama dll. Oleh Karena itu, jika ada yang melanggar hukum harus ditindak tegas dan harus memberi efek jera agar sang pelaku tidak mengulangi perbuatannya itu. 

Disitulah harus ada sanksi sosial, harus ada sanksi moral agar ada efek jera di hati para pelaku dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi.