Pandemik covid-19 kian hari kian memuncak. Amerika kini berada pada posisi paling atas sebagai Negara dengan jumlah kematian tertinggi, disusul oleh Spanyol, Italia, Jerman dan Inggris di urutan kelima (20/02/2020). Virus ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh, terhitung 2 juta lebih orang di seluruh dunia yang terinfeksi virus ini per 20 April 2020.
Dunia sedang berusaha melawan virus ini dengan diberlakukannya self-quarantine dan juga lockdown di beberapa Negara untuk menekan penyebaran virus covid-19. Termasuk Indonesia, dengan segala keterbatasannya mencoba mnerapkan sistem PSBB atau Pembatasan Sosial Skala Besar.
Dalam penerapanya, Pembatasan Sosial Berskala Besar ini menimbulkan banyak sekali dampak tehadap berbagai aspek kehidupan dari terutama aspek ekonomi dan aspek sosial. Penerapan Work From Home  dianggap tidak efektif bagi sebagian masyarakat karena pekerjaan mereka yang memang mengharuskan mereka beraktifitas di luar ruangan seperti pedagang kecil, supir transportasi umum, dan lain-lain.
Banyak sekali aktivitas perekonomian yang terpaksa harus dihentikan dalam mengahadapi pandemik ini. Para pedagang kaki lima tidak bisa berjualan, penutupan pasar kecuali untuk beberapa toko penjual sembako dilakukan untuk mengurangi tempat-tempat ramai.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun ikut melemah karena adanya pandemik ini. Banyak agen wisata yang sepi pelanggan bahkan hingga menutup usahanya karena adanya pandemik ini, hal ini juga yang menyebabkan banyak perusahaan okupansi akhirnya kekurangan pemasukan. Berkurangnya devisa Negara mengingat sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah perdagangan luar negeri.Â
Beberapa pabrik ditutup, hal ini menyebabkan perusahaan akhirnya mau tidak mau harus melakukan PHK masal. Tidak sampai disitu, masalah-maslah ekonomi tersebut yang akhirnya menyebabkan permasalahan baru yakni permasalahan sosial. Jumlah pengangguran bertambah, banyak warga yang harus diberi bantuan karena mereka tidak bekerja.
Berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia per 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan program bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi kesulitan selama masa pandemik ini.
Bantuan tersebut diantaranya; kebijakan mengenai penerima manfaat Program Keluarga Harapan, bantuan ini diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggarannya yaitu Rp. 37,4 triliun, kartu sembako yang akan diberikan kepada 20 juta penerima, per orang akan mendapatkan Rp. 200.000 per bulan, Kartu prakerja yang sudah disampaikan sebanyak 5,6 juta orang berupa insentif pascapelatihan sebesar Rp. 600.000 selama 4 bulan dengan anggaran Rp. 20 triliun, dan pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon untuk listrik 900 VA dengan anggaran Rp. 3,5 triliun.
Bantuan ini tentunya akan sangat membantu masyarakat melalui masa pandemik ini, namun kita juga harus memperhatikan dampak yang akan terjadi setelahnya.
Apabila masyarakat terus diberikan bantuan, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru yakni ketergantungan pasca pandemik. Berdasarkan sudut pandang pekerja sosial, seseorang dikatakan sejahtera secara sosial ketika ia mampu memenuhi keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial disini dapat terjadi apabila masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya, mampu melaksanakan perannya dalam lingkungan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Ketika seseorang mengalami ketergantungan, dia tidak  bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, itu artinya dia tidak berfungsi secara sosial, itu juga berarti bahwa ia tidak sejahtera secara sosial. Hal ini yang sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama, dimana kita harus memberikan bantuan yang tidak akan menimbulkan ketergantungan setelahnya.
