Sejarah kontemporer Indonesia setelah pengakuan kedaulatan tidak dapat disederhanakan dalam satu ungkapan. Dinamika sejarah yang kompleks memunculkan tantangan utama bagi keutuhan negara. Pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan, kecuali Irian Barat yang masih merupakan daerah sengketa. Keputusan ini mengakhiri legitimasi ideologis federalisme sebagai alternatif yang sah dari unitarisme.
Dampak dari keputusan tersebut mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Konflik terbuka muncul akibat pertemuan dan pertabrakan dua sistem rasionalitas. Selain itu, struktural dari sentralisasi kekuasaan, seperti yang dikukuhkan oleh UU 5/1974, menyebabkan ketergantungan total daerah pada pusat ,[object Object],. Hal ini juga mempengaruhi de-ideologisasi publik politik dan de-etnisasi politik, serta mengakibatkan ko-optasi civil society dan birokratisasi kepemimpinan.
Peran masyarakat-daerah menjadi krusial dalam upaya mendapatkan tempat dalam kebijakan negara. Meskipun federalisme kehilangan legitimasi, penting untuk mempertanyakan bagaimana integritas dan integrasi negara bisa terpelihara ketika daerah memiliki kesatuan administratif. Bagaimana perbedaan kemampuan sumber daya manusia bisa diatasi tanpa menimbulkan rasa diperas oleh pendatang dari daerah lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti pentingnya peran masyarakat-daerah dalam dinamika politik dan sosial Indonesia.
Dalam konteks ini, upaya untuk mendekatkan negara pada rakyat tanpa menggerogoti hak-hak warga negara menjadi penting. Meskipun undang-undang seperti UU 5/1974 dan UU 5/1979 berusaha mendekatkan negara pada rakyat, sentralisme otoriter masih kuat mencekam dalam kehidupan politik. Namun, prinsip dasar yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang tersebut tidak boleh diubah.
Dengan demikian, dinamika politik dan sosial Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan dalam struktur kekuasaan dan ideologi negara. Peran masyarakat-daerah menjadi kunci dalam mempertahankan integritas dan integrasi negara, sementara upaya untuk mendekatkan negara pada rakyat tetap menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki sistem kekuasaan negara.
Selain itu, wacana keluhan dari masyarakat-daerah juga menjadi penting dalam upaya memperbaiki sistem kekuasaan negara. Namun, struktur pemerintahan dan sistem politik telah meniadakan saluran bagi keluhan tersebut. Wacana keluhan juga dikuasai oleh negara, sehingga keluhan yang muncul dari pengalaman empirik dinilai tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat masih menjadi masalah di Indonesia.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah kompleksitas dari sebuah negara-bangsa yang bukan saja bersifat multietnis, tetapi juga terdiri atas wilayah-wilayah yang mempunyai sumber alam yang berbeda-beda. Regionalisme yang selama ini diperlakukan sebagai ancaman terhadap keutuhan negara, sebenarnya juga merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak daerah.
Namun, upaya untuk memperjuangkan hak-hak daerah juga harus dilakukan dengan bijak. Pemekaran provinsi dan kabupaten harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan daerah. Selain itu, upaya untuk memperjuangkan hak-hak daerah juga harus dilakukan dengan menghargai hak-hak warga negara lainnya.
Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Demokrasi dan hak asasi manusia menjadi landasan bagi upaya memperbaiki sistem kekuasaan negara dan memperjuangkan hak-hak daerah. Selain itu, upaya untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia juga harus dilakukan dengan menghargai perbedaan dan keragaman di Indonesia.
Dalam upaya memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, peran media massa juga menjadi penting. Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Namun, media massa juga harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab.
