Pada tahun 1992 di Singapura, telah terjadi peristiwa bersejarah di kawasan Asia Tenggara, yaitu ditandatanganinya ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) dalam KTT ASEAN oleh enam negara pelopor (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam dan Thailand). AFTA ini bertujuan sebagai batu loncatan untuk menciptakan pasar tunggal dan sebuah produksi dasar internasional, menarik investasi melalui Foreign Direct Investments (FDIs), dan memperluas jaringan perdagangan dan investasi di dalam ASEAN.
Keenam negara tersebut memang sudah mengadaptasikan perjanjian tersebut yang pada dasarnya berisi penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Saat ini, enam negara ASEAN tersebut telah menghapus hambatan tarif sebesar 0% dari Inclusion List sebanyak 99,20% dan hanya 0,35% yang masih memiliki kewajiban import dalam Inclusion List. Kemudian, pada tahun 2015, semua negara ASEAN termasuk negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) akan memberlakukan perdagangan bebas pada kawasan ASEAN untuk keberlangsungan tercapainya ASEAN Economic Community atau integrasi ekonomi dari ASEAN pada tingkat lebih lanjut. Pertanyaannya saat ini adalah apakah Indonesia akan siap menghadapi persaingan di antara negara-negara ASEAN untuk ‘menjual’ potensi yang dimiliki oleh Indonesia?
Indonesia memang telah menerapkan perdagangan bebas terhadap lima negara lainnya sejak tahun 1992. Jika dilihat secara garis besar mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015 nanti, dapat dikatakan Indonesia akan siap menghadapinya mengingat meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini yang dapat dibuktikan dari kemampuan Indonesia dapat bertahan ketika dunia sedang dihantam krisis global sejak tahun 2008 dan hingga saat ini, negara-negara yang terkena dampak krisis masih mengalami pemulihan pasca-krisis, sedangkan perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan positif.
Kokohnya perekonomian Indonesia disaat krisis global tersebut disebabkan oleh GDP Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap ekspor karena peranan ekspor terhadap GDP hanya sebesar 10%, sehingga perlambatan perekonomian global tidak akan terlalu berdampak pada sektor riil. Ekspor netto (selisih antara ekspor terhadap impor) Indonesia dalam dua tahun terakhir sekitar USD 20 miliar, yang ekuivalen dnegan 3% PDB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekspor ini menempati persentase yang relatif kecil, apalagi jika disejajarkan dengan besarnya pemasukan konsumsi rumah tangga yaitu yang mencapai angka 60%. Sisanya disumbang oleh investasi (30%) dan belanja pemerintah sebesar 7%.
Perekonomian Indonesia sejatinya bergantung pada konsumsi domestik. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Selain hal tersebut konsumsi domestik juga disebabkan oleh tiga hal, yaitu struktur demografi yang didominasi usia produktif sehingga lebih tahan pada pelemahan ekonomi, semakin terserapnya tenaga kerja ke sektor formal dan meningkatnya kelas menengah yang mendorong konsumsi rumah tangganya. Konsumsi domestik mengalami pertumbuhan mencapai 5,12% pada semester pertama 2013.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat. Menurut, laporan ekonomi utama tahunan ADB, Asian Development Outlook (ADO 2013) yang berisi prediksi tren ekonomi di kawasan ini, memproyeksikan bahwa Indonesia akan tumbuh sebesar 6,4% di 2013 dan melaju ke level 6,6% di 2014, yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Selain dari sektor konsumsi, pertumbuhan perekonomian Indonesia juga dari investasi yang mengalami peningkatan menjadi 9,8% pada 2012, yang didorong oleh membaiknya iklim investasi, rekor pertumbuhan ekonomi yang kuat beberapa tahun terakhir, dan peningkatan kredit. Sebagai hasilnya, rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi 33,2% dalam periode setidaknya 20 tahun terakhir.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, apakah rakyat Indonesia mengetahui terjadinya pertumbuhan perekonomian ini? Apakah dengan membaiknya perekonomian Indonesia juga terjadi perbaikan terhadap kelangsungan hidup warga negara Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari perekonomian pada kelas menengah ke bawah, yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
UKM dalam hal ini memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. UKM dapat menyerap sebesar 97% tenaga kerja Indonesia, terutama dalam mikro ekonomi yang mencapai hampir 95% tenaga kerja. Dari pemaparan di atas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak disebutkan bahwa UKM memiliki kontribusi dalam PDB yang mencapai 4.303 triliun/tahun. Selain itu, untuk membangun perekonomian suatu negara, dibutuhkan SDM yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur untuk mengembangkan kewirausahaan suatu negara. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph A. Schumpeter, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Di Indonesia sendiri usaha mikro jumlahnya mencapai 98,82% dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,09%. Hal tersebut menandakan masih banyaknya usaha-usaha yang tergolong mikro dan tidak mengalami perkembangan berarti karena tidak adanya kenaikan level dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya.
Permasalahan utama dari UKM tersebut adalah kesiapan UKM Indonesia dalam menghadapi persaingan pada perdagangan bebas. Saat ini, UKM belum mendapat perhatian banyak untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, belum adanya sosialisasi yang memadai mengenai AFTA 2015, SDM yang banyak namun kurang berkualitas serta memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, kurangnya inovasi dalam menghasilkan produk, terbatasnya modal usaha, tidak adanya tujuan jelas yang akan diraih oleh para pelaku UKM, serta kurangnya keahlian maupun pengetahuan untuk mengembangkan usaha. Sifat konsumtif masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan kurang berkembangnya para pelaku UKM karena kalah bersaing dengan produk asing.
Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak kendala yang harus dibenahi dan menjadi bukan hanya tugas pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi tugas rakyat Indonesia. Solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan maupun pelatihan keahlian terhadap generasi muda maupun angkatan kerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan generasi muda maupun angkatan kerja dari negara lain. Pemerintah diharapkan dapat memiliki peranan besar dalam mensosialisasikan pentingnya UKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pengadaan lokakarya terhadap para pelaku UKM maupun pada masyarakat awam agar memiliki kemauan untuk berwirausaha. Perlunya partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan wirausaha maupun untuk mendapatkan informasi mengenai entrepreunership.
Pembangunan jiwa optimisme yang tinggi dalam diri masing-masing individu. Untuk permasalahan modal usaha, pemerintah dapat memberi sosialisasi pemberian pinjaman dana yang dapat dilakukan dengan mudah di bank maupun di koperasi . saat ini, masih banyak para pelaku UKM yang belum berani meminjam uang sebagai modal di bank maupun koperasi dengan anggapan prosedur yang banyak sehingga menyulitkan mereka meminjam uang. Membuat rencana pembangunan usaha untuk menetapkan tujuan melakukan wirausaha agar UKM dapat berkembang menjadi usaha yang lebih maju. Pemerintah juga harus mempermudah birokrasi dalam administrasi kepemerintahan agar para pelaku UKM tidak kesulitan meraih modal maupun perizinan. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usahanya.
AFTA 2015 akan dihadapi oleh negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia kurang dari setahun. Catatan pertumbuhan perekonomian Indonesia mengatakan Indonesia mampu bersaing dalam perdagangan bebas tersebut dan perekonomian akan tetap tumbuh ke arah yang lebih positif. Namun, pertumbuhan perekonomian tersebut tidak dapat kita lihat dalam hasil nyata saat ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku UKM terutama usaha mikro yang tidak berkembang ke tahap selanjutnya yang lebih baik. UKM sejatinya memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, namun pemerintah Indonesia masih kurang memberi perhatian terhadap UKM. Apabila hingga tahun 2015 ketika diberlakukannya perdagangan bebas UKM tidak mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, maka mereka harus bersiap untuk gulung tikar dan Indonesia harus siap untuk mengalami kegagalan perekonomian.
ASEAN Free Trade Area: An Update, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-free-trade-area-afta-an-update, diakses pada tanggal 1 April 2014 jam 23.15
Ibid.
Inclusion List merupakan produk yang akan segera dilakukan liberalisasi melalui pengurangan nilai tarif, penghapusan pembatasan kuantitatif dan penghalang non-tarif lainnya. Tarif pada produk ini harus diturunkan hingga maksimum 20% dari tahun 1998 dan 0-5% dari tahun 2002. (ibid.)
Hendry Wijaya, “Analisa Pasar Finansial Indonesia Hadapi Krisis Hutang Eropa”, diakses tanggal 2 April 2014 jam 20.19 http://www.ukrida.ac.id/idxcorner/index.php/14-sample-data-articles/77-analisa-pasar-finansial.
“Penyebab dan Dampak Krisis Eropa”, diakses tanggal 2 April 2014 jam 20.24, http://muhammadrizkia.blogspot.com/2012/11/penyebab-dan-dampak-krisis-eropa.html.
Ibid.
Ibid.
“Konsumsi Domestik Topang Pertumbuhan Ekonomi”, diakses tanggal 2 April 2014 jam 21.46, http://www.tempo.co/read/news/2012/04/28/092400340/Konsumsi-Domestik-Topang-Pertumbuhan-Ekonomi
“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2013”, diakses tanggal 2 April 2014 jam 21.56, http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_02agu13.pdf.
“Investasi dan Konsumsi Pacu Pertumbuhan Indonesia”, diakses tanggal 2 April 2014 jam 22.00, http://www.adb.org/news/indonesia/investment-and-private-consumption-boost-indonesias-growth-bahasa
