Pada suatu pagi saya dan seorang teman hendak berangkat ke kampus tercinta, melewati beberapa jalan-jalan pintas untuk menghindari lampu merahdi jalan Slamet Riyadhi, Surakarta, Jawa Tengah.
Awalnya memang tidak ada yang salah, namun saya mulai menyadari bahwa ada sebuah permasalahan kecil yang jika didiamkan akan menjadi masalah besar bahkan mencoreng wajah Surakarta itu sendiri. Masalah itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai TPS(Tempat Pembuangan Sementara).
TPS sebagai ‘terminal’ sampah bagi sampah-sampah rumah tangga atau sampah lingkungan di sekitarnya merupakan sebuah fasilitas vital masyarakat yang memang harus ada minimal di setiap desa. Hal ini memang diperlukan demi kenyamanan bersama dalam hidup di suatu lingkungan.
Namun, kenyataannya, fasilitas-fasilitas yang telah diberikan tidak dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lambannya proses pemindahan sampah dari TPS ke TPA(Tempat Pembuangan Akhir) sehingga sampah yang seharusnya cepat di proses di TPA justru menumpuk di TPS. Hal ini terlihat di kawasan Mojosongo, dan kawasan arah Penumping di tempat yang notabene kawasan sekolah baik sekolah menengah pertama maupun sekolah dasar. Sehingga bau tidak sedapnya menguar hingga ke jalan dan mengancam kondisi kesehatan penduduk pemukiman di sekitarnya. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan dapat menganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah sekitarnya.
Sementara itu, Bapak Hadi Rudiyatmo, selaku Walikota seperti yang dilansir pada harian online Portal Kabar berencana akan menghapus TPS-TPS tetap yang ada di pinggir jalan dan akan menggantinya dengan TPS berjalan, agar tidak terjadi penumpukan sampah pada suatu titik. Hal ini diharapkan dapat terealisasi dengan cepat, mengingat masalah sampah merupakan masalah serius yang terjadi di Surakarta. TPA Putri Cempo, yang mana adalah TPA yang mengolah sampah seSurakarta, perlu menggunakan inovasi baru dalam mengolah sampah mengingat TPS ini masih menggunakan sistem open dumping(menimbun sampah) padahal seperti yang dilansir dari Harian Online Tempo, TPA Putri Cempo sebenarnya sudah tidak lagi kondusif untuk dijadikan TPA sejak 6 tahun terakhir. Hal ini menjadi sebuah sentilan tersendiri bagi PEMDA dan Dinas-Dinas terkait untuk memutar otak dan memikirkan metode baru dalam pengolahan sampah. Program penggalakan pemisahan sampah organik dan non-organik dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menjadikan proses pengolahan sampah di TPA menjadi lebih efisien. Hal ini juga dilakukan secara sistematis dari Sampah Rumah Tangga hingga ke TPA itu sendiri, karena seringkali sampah-sampah yang sudah dipisahkan dalam pembuangannya di tingkat yang lebih rendah, tetap dicampur kembali di tingkat setelahnya.
Saya sungguh mengapresiasi pemerintah daerah setempat untuk pembangunan TPS-TPS tersebut, namun ada yang lebih penting selain sekedar membangun sebuah fasilitas bagi keberlangsungan sistem itu sendiri, yaitu pembangunan moral dan penanaman pola pikir untuk siap hidup berdampingan dengan fasilitas yang disediakan aparat pemerintah. Sehingga hal semacamm culutral lag tidak akan terjadi, karena fasilitas-fasilitas atau inovasi yang diciptakan aparat pemerintah dalam memperbaiki hidup umat juga dapat berjalan dengan sebagai mana semestinya dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
Pemerintah harus mengimbangi pembangunan infrastruktur atau pengadaan sarana dan prasarana dengan pendidikan moral dan penanaman nilai-nilai hidup bermasyarakat melalui sistem yang ditanamkan, agar tidak muncul apatisme dalam pemanfaatan dan perawatan fasilitas tersebut. Karena sebagus apapun fasilitas yang dibagun pemerintah untuk masyarakat tanpa adanya pendidikan maupun kesadaran dalam masyarakat itu, maka fasilitas yang dibangun juga tidak akan tahan lama untuk digunakan terus menerus. Bangun sistemnya, cerdaskan masyarakatnya dan terus fasilitasi.
