Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19

Merebaknya Covid-19 di Indonesia membuat lesunya ekonomi masyarakat. Penurunan daya beli yang terjadi membuat masyarakat kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

 Hal itu terjadi karena terbatasnya aktivitas yang dilakukan masyarakat dan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan. Pandemi ini memberikan dampak yang besar terhadap semua sektor, baik itu sektor privat seperti swasta maupun sektor publik seperti pemerintah. 

Berbagai program dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk mehadapi hal tersebut, salah satu program kebijakan itu adalah pemberian BLT kepada masyarakat. Setidaknya ada 29,3 juta masyarakat yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang sangat terdampak Covid-19 seperti masyarakat miskin, pekerja informal, dan pelaku usaha transportasi daring.

Pemberian BLT ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Penyaluran BLT ini berlangsung selama 3 bulan yaitu sejak bulan april hingga bulan juni. 

Syarat penerimaannya adalah keluarga tidak mampu yang tidak termasuk penerima program keluarga harapan (PKH), tidak memperoleh kartu sembako dan kartu prakerja. Sebelum adanya program BLT pemerintah telah menjalankan program perlindungan sosial seperti PKH dan BNPT. 

Program ini dinilai positif karena sangat membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Namun meski begitu, kebijakan program ini juga memiliki banyak kekurangan seperti rentan terhadap korupsi hingga kurangnya kesesuaian data

References

Iping, B. (2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 519-525.