Saya sangat berharap Jokowi menyempatkan diri menonton rekaman ulang siaran TV One kemarin. Pada acara itu mereka berbicara di depan public tanpa basa-basi. Kalau mereka diundang ke Istana tentu tidak akan seperti itu bicara mereka. Jadi kalau Jokowi mau mendengar aspirasi asli tokoh-tokoh bangsa ini, dengarlah ketika mereka berbicara di depan public dalam forum yang besar. Itulah suara asli mereka.
SATU CONTOH AROGANSI PEMERINTAH DAN PENGISTIMEWAAN SALAH SATU PIHAK
Para tokoh bangsa kemarin bicara tentang Ketidak-adilan di TV One. Tentu saja mereka tidak akan mengatakan secara detail apa-apa saja yang tidak adil. Saya yang berpikir sama dengan mereka ingin mencontohkan salah satunya.
Pengaktifan Kembali Ahok sebagai Gubernur DKI. Ini jelas-jelas adalah arogansi dari Partai Penguasa (PDIP) yang telah menabrak UU yang ada. Mendagri yang berasal dari PDIP sangat gegabah mengaktifkan Ahok sementara status Terdakwa masih disandangnya. Mendagri juga sangat tidak perduli dengan pendapat belasan Pakar Hukum yang telah berbicara sangat detail tentang itu. Bahkan Mendagri mencari Pembenaran dengan meminta dukungan MA, Komisi Ombudsman dan Pakar Hukum yang sudah “dibeli” pemerintah seperti Refiy Harun dan lainnya.
Ini jelas ketidak-adilan dimana untuk beberapa kasus yang sama, semua Terdakwa diberlakukan UU yang berlaku sementara Ahok gara-gara merupakan Cagub DKI dari PDIP diperlakukan secara khusus.
Pengistimewaan Ahok ini kemudian mengingatkan kembali public pada hal yang pernah terjadi sebelumnya. Ahok sangat diistimewakan oleh Jokowi dalam kasus Skandal Reklamasi dan kasus Sumber Waras. Ulah Mendagri yang mengistimewakan Ahok membuat public teringat betapa diistimewakannya Ahok dalam kedua Kasus Kontroversial itu.
Dalam Skandal Reklamasi sangat jelas Ahok melakukan kesalahan besar dalam Perjanjian Preman. Mengutip dana Ilegal dari Pengembang. Tapi oleh Jokowi, Penegak Hukum dilarang menyentuh Pejabat Daerah yang melakukan Diskresi. Bagaimana mungkin Jokowi bisa menilai Perjanjian Preman itu termasuk kategori Diskresi? Ini yang sangat mengherankan public.
Skandal Reklamasi juga menghantam banyak pihak. Para nelayan yang memenangkan Gugatan PTUN juga tidak bisa meneruskan gugatannya. Ada kekuatan besar yang menghalangi mereka. Mantan Menteri hebat Rizal Ramli juga tersingkir dari Ring 1 gara-gara ingin meluruskan masalah di Skandal Reklamasi itu.
Begitu juga Sumber Waras yang sampai saat ini tidak jelas status kasusnya di KPK. Sangat jelas BPK berkali-kali menyatakan ada kerugian negara tetapi tetap saja KPK masih mencari dan mencari dimana Niat Jahatnya berada.
Pengistimewaan Ahok adalah salah satu ketidak-adilan yang sedang terjadi di negeri ini. Dan untuk kalangan-kalangan yang sedang ditekan dan disuruh mengalah ya pasti Jokowi bisa paham sendiri yang mana maksudnya.
RUSAKNYA MEDIA ONLINE DAN MEDIA SOSIAL GARA-GARA CYBER ARMY
