Pengaruh Pemindahan Ibu Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang memiliki 5 pulau terbesar yakni pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Sedangkan luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau mencakup hampir 70% total wilayah Indonesia.  Yang jumlah penduduknya mencapai 237 juta jiwa pada tahun 2010. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa namun di lain pihak sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%.  

Setiap negara pasti memiliiki sebuah ibu kota sebagai sentral pemerintahan kota yang dirancang untuk menjalankan negara yang berfungsi sebagai pusat perkantoran dan kawasan untuk berkumpulnya para pemimpin pemerintahan. Kemudian ibu kota biasanya juga menjadi pusat perekonomian yang memiliki peran penting bagi bangsa dan negara. Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia berfokus di Pulau Jawa dibandingkan di pulau lainnya. 

Jika peningkatan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan perbedaan pertumbuhan ekonomi secara regional. Dilihat dari luas wilayah kota yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut dapat menjadi tantangan atau hambatan bagi pemerintah dalam mengatur jumlah penduduk dan pertumbuhan kota. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab dari adanya ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Semenjak diresmikan menjadi ibu kota, Jakarta menjadi sangat padat karena terjadi banyak perpindahan penduduk akibat kepemerintahannya terpusat di Jakarta sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjalankan jalannya pemerintahan. Dengan demikian pemerintah pun melakukan pembangunan proyek besar seperti, pembangunan permukiman, serta pengembangan pusat kota. Hal ini menyebabkan dampak berupa kemacetan lalu lintas, polusi, kriminalitas yang tinggi, stagnasi perekonomian yang belum pulih dan kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan. Kasus ini menjadi indikator pemindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan Tengah, dimana wacana tersebut sudah di lontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. 

Kemudian saat pemerintahan presiden Joko Widodo pada pidatonya di tanggal 26 Agustus 2019 secara langsung beliau mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (IKN) telah disahkan DPR pada 18 Januari 2022 dan kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah menandatangan UU IKN pada 15 Februari 2022. Pemindahan ibu kota ini diharapkan Indonesia dapat meminimalisir kesenjangan serta mencapai pembangunan yang merata dan menciptakan ibu kota yang sejalan dengan jati diri bangsa indonesia.

Pulau Kalimantan dipandang sebagai kawasan yang ideal untuk penempatan wilayah ibu kota baru menggantikan Jakarta. Selain wilayahnya yang luas, Kalimantan memiliki potensi bencana yang sangat kecil dan letak Kalimantan yang strategis pula, secara geografis wilayah pulau ini terletak berada pada titik tengah indonesia yang akan memudahkan terlaksananya pemerataan ekonomi serta pembaruan ekonomi yang tidak merata terkhususnya pada wilayah timur yang memiliki berbagai macam sumber daya yang  dapat dikembangkan. Ada beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibu Kota diantaranya adalah Korea Selatan yang memindahkan pusat ibu kota dari seoul ke Senjong, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Amerika Serikat yang memindahkan pusat pemerintahan ke Washington dengan tetap menjadikan New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis.

Untuk dampak atau efek yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi tergantung pada tahap perencanaan, apabila perencanaan yang dilakukan secara matang maka dapat diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Salah satunya terhadap dampak ekonomi dengan pemindahan ibu kota ini diharapkan mampu menjadi daya pikat perekonomian yang berkelanjut serta peningkatan potensi sumber daya. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di wilayah IKN (Ibu Kota Negara) menguat 5,43 persen, salah satunya didorong dari pembangunan ibu kota baru. 

Kemudian terjadi pengembangan perdagangan antar daerah sekitar 50% di wilayah Indonesia yang akan merasakan kenaikan arus perdagangan. Selain itu, pemindahan ibu kota juga dapat mendorong investor untuk meginvestasikan sahamnya sehingga memberikan kontribusi aktif melalui perkembangan ekonomi. Dengan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan yang sehat dapat memberikan kontribusi yang baik untuk negara karena terjadi peningkatan secara signifikan yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Sebab pada umumnya negara berkembang dilihat berdasarkan kriteria pendapatan per kapita dan ekonomi pembangunan yang akan muncul saat terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita. 

Kemudian dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya yang potensial seperti pembukaan lahan untuk infrastruktur produksi dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan tinggi. Adanya peningkatan infrastruktur dapat menjadi roda penggerak untuk meningkatkan output ekonomi, karena infrastruktur berpengaruh bagi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh adanya pembangunan jalan yang dapat menyingkat waktu melakukan kegiatan perdagangan ke luar daerah, adanya pelabuhan dan bandara yang dapat memudahkan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan impor.

Dengan memperkirakan beragam kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, akan menghasilkan keberagaman budaya serta meningkatkan bukan hanya berbagai macam etnis, tetapi ekonomi, tingkat pendidikan, pengaruh urbanisasi, dan pola hidup sosial yang mungkin muncul. Hal ini diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru, dan menciptakan keberagaman keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya di Ibu Kota Negara. Kita tentunya berharap tahapan dan kontinuitas pemindahan ibu kota dapat kita lalui dengan lancar dan beragam komponen bangsa dapat kita sinergikan menjadi kekuatan dahsyat dalam mendukung terwujudnya kota masa depan yang berperan sebagai katalis kemajuan Indonesia, dengan mewujudkan sebuah smart city yang ramah lingkungan, IKN diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan sentra inovasi dalam mengakselerasi Indonesia Maju 2045.

Penulis : Syamsiyyatul Mu'arrifah & Angie Vidia Cahya Nurani