Proses Pembiayaan Partai Politik: Sudah Transparankah?

Sulitnya memisahkan politik dan uang karena kedua hal ini berjalan beriringan. Apalagi saat kampanye pemilu, kegiatan politik menghabiskan banyak uang (sumber daya). Dalam kampanye pemilu, terdapat empat bagian yang menjadi faktor penggerak diantaranya kandidat, rencana kerja, permasalahan kampanye (disebut "mesin politik"), dan sumber daya (uang). Namun, dalam ini uang merupakan bagian yang sangat penting dan berpengaruh. Jika partai politik kekurangan uang, tiga faktor lainnya tidak relevan dan tidak dapat berjalan secara sempurna. Menurut seorang pakar politik, 

"Money is not enough to run a successful campaign, but it is necessary." Hasil pemilu dipengaruhi oleh kampanye, dan kampanye tidak dapat terjadi tanpa adanya pendanaan. Uang adalah faktor penting dalam keberhasilan kampanye. (Jacobson, 1980, hlm. 33). 

Pendapatan, yang terdiri dari semua sumber pendapatan, dan pengeluaran, yang terdiri dari segala macam atau item pengeluaran, adalah dua sisi dari setiap masalah keuangan. Kualitas tujuan pembelanjaan, pada gilirannya, menentukan karakteristik sistem politik, serta menentukan karakteristik pembelanjaan.

Partai politik dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi peraturan partai dan pemilu dengan bersikap transparan yaitu dengan bagaimana mereka membelanjakan dana mereka. Partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh para pendukungnya. Pemilu dan partai politik diminta pertanggungjawaban keuangannya dengan menyampaikan laporan mengenai dana dalam kampanye serta laporan keuangan, khususnya pada partai politik. Laporan-laporan tersebut harus diaudit dan dipublikasikan oleh Kantor Akuntan Publik (Halim, 2013).

Menurut gagasan transparansi, semua cara yang dilakukan partai politik dalam menangani uang mereka harus dipublikasikan. Dengan cara ini, partai politik harus melakukan beberapa hal, seperti memublikasikan daftar penyumbang serta mengirimkan laporan keuangan tahunan yang menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan partai dan berapa banyak yang dihabiskan. Konsep akuntabilitas mengatakan bahwa partai politik harus memberi tahu publik tentang penyumbang serta laporan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka menerima dan membelanjakan sumbangan kampanye dengan cara yang bertanggung jawab.

Mengenai sumber pendanaan partai politik, kurangnya transparansi masih menjadi perhatian. Masih sulit untuk menjamin akses dokumen laporan keuangan kepada publik. Hal ini diunsuri pada UU No. 31 Tahun 2002 yang hanya mewajibkan individu untuk mencatat, melaporkan, dan diaudit oleh akuntan publik untuk kontribusi politik. Dokumen laporan keuangan tahunan hanya tersedia di KPU Pusat dan tidak dipublikasikan dalam materi resmi KPU Pusat. Siapa pun yang menginginkan informasi tambahan harus bertanya kepada KPU.

Maka, partai politik membutuhkan komunikasi dua arah untuk mengembangkan pengetahuan bersama dan mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduk. Partai politik memerlukan tanggapan langsung atau feedback atas informasi publik yang mereka berikan. Hal ini menyiratkan bahwa partai politik harus memahami bagaimana perasaan konstituen mereka serta masyarakat lainnya tentang tindakan yang telah dijalankan.

Pemilih dan anggota masyarakat akan merasa memiliki andil dalam proses pembentukan kebijakan jika komunikasi dua arah ini terjalin dengan baik. Setidaknya, melalui dialog dan musyawarah, pendapat masyarakat akan dipertimbangkan. Hal ini merupakan salah satu cara bagi partai politik untuk terus memperoleh dukungan dan kepuasan dari para pemilih.

Oleh karena itu, dalam demokrasi, partai dan masyarakat adalah dua bagian dari satu kesatuan, yang menyebabkan partai politik juga harus mendapatkan kembali kepercayaan publik. Sementara itu, agar masyarakat dapat kembali mempercayai partai politik, partai politik perlu lebih baik dalam menjalankan kelompoknya secara jelas, baik dalam mengelola dan membelanjakan uang maupun dalam mengambil suatu keputusan serta pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengawasi proses transparansi dalam pemberian dana pada setiap partai politik agar masyarakat dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap partai politik.