Mohon tunggu...
Anggi Saeful Majid
Anggi Saeful Majid Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya seorang mahasiswa administrasi publik di universitas islam negeri sunan gunung djati, yang mana saya merupakan salah satu mahasiswa yang memang hobi menulis. Saya berasal dari keluarga yang berlatar belakang petani, kehidupan yang sederhana telah membuat saya tumbuh menjadi orang yang selalu bersyukur disetiap keadaan. Adapun Moto hidup saya "Gebyarkan minatmu, tekuni hobimu dan jangan lupakan kewajibanmu".

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Inkonsistensi Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia

5 April 2023   14:35 Diperbarui: 5 April 2023   14:35 1803
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Halo Sobat Pena....

Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada subsidi energi untuk menjaga biaya hidup agar terjangkau bagi warganya. Namun, inkonsistensi dalam kebijakan subsidi energi telah menjadi sumber frustrasi yang konstan bagi masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk menjaga harga energi tetap rendah telah menimbulkan banyak konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk ketidak-efisienan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan korupsi.

Salah satu masalah utama dengan subsidi energi di Indonesia adalah inkonsistensi dalam implementasinya. Pemerintah sejarahnya telah kesulitan untuk menjaga kebijakan subsidi yang konsisten, dengan perubahan yang sering dalam subsidi untuk bahan bakar, listrik, dan gas. Hal ini telah menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan, serta menyebabkan dampak negatif bagi ekonomi.

Selain itu, subsidi energi juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di Indonesia. Pemerintah telah memberikan subsidi untuk bahan bakar fosil, seperti bahan bakar minyak dan batu bara, yang telah mendorong penggunaan bahan bakar fosil yang lebih banyak dan mengurangi insentif untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Ini telah menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang tinggi, serta kerusakan lingkungan yang signifikan.

Di samping itu, kebijakan subsidi energi di Indonesia juga rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan. Kebijakan subsidi yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat memberikan celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat merugikan kepentingan masyarakat, serta membahayakan integritas pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.

Dalam kesimpulannya, inkonsistensi kebijakan subsidi energi di Indonesia telah menyebabkan banyak masalah bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan subsidi yang lebih transparan dan akuntabel, serta lebih berfokus pada sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dengan kebijakan yang lebih baik dan lebih konsisten, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari subsidi energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kebijakan subsidi energi yang lebih baik dan lebih konsisten, pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa tindakan. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme subsidi yang lebih efektif dan lebih transparan. Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan kartu subsidi energi yang akan memungkinkan warga yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi dengan lebih mudah dan terorganisir.

Kedua, pemerintah harus berkomitmen untuk mempromosikan sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ketiga, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan subsidi energi. Pemerintah dapat mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa subsidi energi disalurkan dengan benar dan efisien. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat lembaga pengawasan dan regulasi untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Terakhir, perlu ada dialog dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan subsidi energi. Melibatkan masyarakat dalam proses ini akan membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi warga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan subsidi energi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun