Komunikasi Advokasi Pusat Analisis Ke Parlemenan Sebagai Supporting System DPR RI

Komunikasi advokasi sebagai bentuk dari komunikasi persuasif seringkali diterapkan di berbagai sektor, seperti Kementerian, Lembaga Negara, Organisasi Non-Pemerintah (LSM), Perusahaan dan Bisnis, dan Media Massa. Salah satu Lembaga Negara yang menerapkan komunikasi advokasi, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat khususnya pada unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) yang memiliki tugas utama sebagai supporting system bagi DPR RI dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bentuk bahan rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan atau anggota DPR RI. 

Pusaka membuat berbagai kajian atau analisis sebagai bentuk komunikasi yang bersifat substansi sebagai bahan informasi yang diperlukan oleh Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya, Pusaka juga membuat kajian atau analisis sebagai bentuk komunikasi substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi DPR RI yang dilakukan oleh Anggota DPR. 

Pusaka memiliki berbagai produk kajian atau analisis yang digunakan sebagai alat komunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada Anggota DPR. Bentuk komunikasi secara langsung yaitu dengan melaksanakan pendampingan kepada Anggota DPR maupun kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI secara langsung dalam pelaksanaan ketiga fungsinya maupun secara tidak langsung dengan memberikan berbagai kajian atau analisis seperti isu sepekan, info singkat, policy brief, parlementary review, buku, jurnal, maupun berbagai analisis lainnya. 

Isu sepekan merupakan salah satu produk unggulan bagi Pusaka dalam menjalankan perannya sebagai supporting system DPR RI. Melalui isu sepekan, Pusaka mencoba untuk mengkomunikasikan tentang aspirasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikomunikasikan kepada anggota DPR. 

Isu sepekan tersebut digunakan oleh Pusaka untuk menyoroti tentang isu kekinian yang timbul dalam satu minggu, degan harapan Anggota DPR pada minggu berikutnya ketika anggota DPR melakukan pembahasan dapat dijadikan sebagai landasan berfikir bagi Anggota DPR RI pada saat melaksanakan rapat, baik itu Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mendatangkan ahli/narasumber, atau pun rapat Kerja dengan Pemerintah dalam kerangka pengawasan yang biasanya digunakan.

Bentuk komunikasi advokasi Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) sebagai supporting system DPR RI  dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur ke internal dan jalur ke eksternal. Bentuk komunikasi advokasi ke internal yang dilakukan oleh Pusaka, yaitu jika  DPR membutuhkan informasi yang bersifat pertimbangan tentang data-data yang dibutuhkan oleh anggota DPR, maka Pusaka menyiapkan bahan kajian berupa buku, parlementary review, jurnal, policy brief, atau info singkat yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada anggota DPR untuk mengkomunikasikan bahwa terdapat isu publik yang harus ditujukan dalam setiap bentuk kebijakan, contohnya pada Undang-Undang Desa. 

Sebelum Undang-Undang Desa dibahas, Pusaka sudah terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengumpulan data di daerah dengan melihat fenomena-fenomena tentang dukungan kebijakan terkait dengan pembangunan desa dalam Undang-Undang Desa, khususnya tentang pengaruhnya terhadap pembangunan yang ada di desa dan yang dirasakan oleh masyarakat desa. 

Hasil dari penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam fungsi pengawasan, kemudian dibukukan dan dikomunikasikan kepada anggota DPR. Selanjutnya, bentuk komunikasi advokasi ke eksternal, yaitu berupa pengumpulan data atau penguatan analisis dengan cara turun langsung ke lapangan. Pusaka melakukan penguatan analisis di daerah-daerah tertentu yang sudah ditentukan oleh para analis Pusaka. 

Selanjutnya, Pusaka menyampaikan kepada masyarakat bahwa DPR pada tahun ini memiliki program prioritas perundang-undangan yang harus dibahas terkait isu tertentu. Artinya, Pusaka menyampaikan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh DPR. Selain itu, Pusaka juga bertemu langsung dengan seluruh stakeholders; dinas-dinas dari perwakilan kementerian di daerah, para pakar/ahli di bidang tertentu, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan (NGO), organisasi profesi, dan organisasi bisnis. 

Hal tersebut dilakukan supaya seluruh  stakeholders dapat mengetahui tentang apa saja yang dikerjakan oleh DPR, dan supaya seluruh stakeholders dapat memberikan rekomendasi melalui Pusaka untuk disampaikan kepada anggota DPR melalui produk-produk Pusaka.