Presiden Joko Widodo mengumumkan sebuah pernyataan yang dapat mencetak sejarah baru bagi Indonesia di mana pada 16 Agustus 2019 beliau memberikan pidato kenegaraan berkaitan dengan pemindahan ibu kota Indonesia. Wilayah IKN berada di sebagian Penajam, Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Rencana ini sudah didiskusikan presiden bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI). Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimuat dalam RUU IKN dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
Alasan pemindahan ibu kota salah satunya berkaitan dengan Jakarta sendiri sekarang sudah dianggap tidak efektif dan efisien sebagai ibu kota mengingat banyaknya kemacetan dan masalah banjir. Selain itu kepadatan fasilitas juga memusat di Jakarta dan sekitar Pulau Jawa. Sentralisasi di Pulau Jawa memang telah menjadi ciri khas dari pembangunan di Indonesia.
Jika dilihat dari sisi pemilihan wilayah terdapat alasan tersendiri di mana Kalimantan Timur wilayahnya minim terjadi bencana alam, bentang tanah sebanyak 180.000 yang dimiliki pemerintah,terletak di tengah Indonesia, serta berdekatan dengan Samarinda dan Balikpapan yang masih berkembang.
Kondisi pandemi Covid-19 yang masih menghantui Indonesia juga menjadi permasalahan tersendiri dalam anggaran yang dikeluarkan. Perencanaan pemindahan ibu kota juga harus ditinjau dari aspek ekonomi mengingat Indonesia sedang dalam krisis Covid-19. APBN lebih baik dialihkan untuk penguatan ekonomi nasional selama pandemi dan memfokuskannya untuk bantuan sosial.
Uni Emirat Arab yang tertarik akan rancangan pembangunan IKN tersebut mulai menjalin kerja sama dengan Indonesia. Pada Senin, 27 Januari 2020, Esam Abid Althagafi yang merupakan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia memberitahu bahwa negaranya ingin berinvestasi ke Indonesia. Hubungan kerja sama ini diharapkan bersifat timbal-balik dengan tujuan mempererat hubungan kedua negara terutama di bidang investasi, pariwisata, dan ekonomi budaya.
UEA bersama Indonesia akan membentuk majelis tinggi guna berunding mengenai program kerja. Jokowi meresponnya dengan menempatkan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair sebagai dewan pengarah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).
Pada pertemuan selanjutnya bulan November 2021, Menteri Energi dan Industri UEA yaitu Suhail Mohammed Al Mazrouei menyatakan ketertarikan negaranya untuk membantu pembangunan IKN saat berlangsungnya pertemuan Indonesia-UEA Investment di Dubai. Terdapat tiga agenda kerja yang diprioritaskan, meliputi (1) pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), (2) transisi energi, dan (3) perdagangan.
Saat pertemuan tersebut presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk program IKN, Indonesia memerlukan setidaknya US$ 35 miliar atau jika dirupiahkan sebesar 505 triliun. Indonesia sendiri memiliki komitmen investasi sejumlah US$ 44,6 miliar atau Rp 639 triliun dari forum bisnis tersebut. Jumlah tersebut termasuk investasi Air Products sebanyak US$ 15 miliar.
Pertemuan bisnis tersebut dihadiri oleh sembilan perusahaan UEA yang berminat untuk menanamkan investasi ke Indonesia, perusahaan tersebut antara lain Al Dahra Group, Yas Holding, Emirates Global Alumunium, Damac Properties, dan AMEA Power.
Pada 1 Maret 2022, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi guna membahas proyek IKN dan peluang investasi di lain bidang. Rencana pembangunan IKN tahap awal yaitu periode 2022-2024 yang dibagi menjadi tiga bagian kerja mulai dari pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Presiden Jokowi juga diharapkan segera menunjuk Kepala beserta Wakil Kepala Otorita sebelum 15 April 2022.
