Harga Barang Pokok Naik, Masyarakat Sulawesi Tenggara Menjerit

Jika berbicara mengenai inflasi pasti tidak jauh dari yang Namanya pemerintah maupun bank sentral, yang di mana mengatur inflasi suatu negara, tetapi apakah saat ini bank sentral telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Atau bahkan saat ini sedang bersantai di dalam Gedung besar ber AC dan tutup mata dengan apa yang terjadi saat ini di lapangan.

Jika melihat tingkat inflasi saat ini, Sulawesi tenggara menduduki peringkat ke 2 dengan inflasi sebesar 3,46 persen pada minggu ke tiga oktober 2023. Yang di mana menurut tomsi tohir menjelaskan pada rapat koordinasi, pengendalian inflasi ada 5 komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi antara lain harga gula pasir, beras, cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras. Miris jika melihat gula pasir masuk sebagai faktor inflasi, karena seperti yang kita ketahui pabrik gula terbesar di asia tenggara berada di Indonesia, bahkan di kabupaten bombana Sulawesi tenggara. Sehingga Masyarakat merasa tidak percaya dengan naiknya gula pasir pada saat ini. Terlebih lagi di Sulawesi tenggara pada saat ini mengalami Krisis tabung gas yang di mana harga normal tabung gas subsidi berkisar 35.000-40.000 saat ini mencapai 70.000 pe tabung sehingga Masyarakat miskin menjerit di buatnya. Lalu apakah bank sentral atau pemerintah daerah telah mengambil kebijakan atas langkanya tabung gas? . Sampai kapan negara kita harus menghadapi penderitaan seperti ini, di saat Masyarakat menjerit karena kenaikan harga barang-barang pokok, bank sentral malah berfoya foya dengan dalih sosialisasi mengenai pentingnya ekonomi berkelanjutan dan mangundang artis untuk meredam amarah Masyarakat yang di mana hal tersebut tidak menyelesaiakan masalah apapun. Apakah harus ada korban jiwa terlebih dahulu agar pemegang keputusan sadar jika Masyarakat sedang menderita menghadapi semua kenaikan harga barang pokok.

Adapun kebijakan moneter yang di lakukan oleh bank sentral saat ini yaitu inflation Targeting Framewor(ITF), Yang di mana kebijakan ini di lakukan untuk mengatasi inflasi. Tetapi apakah Kebijakan ini efektif saat di terapkan di Indonesia, dari hasil penelitian yang di lakukan oleh (Salvere P. Roeroe, 2020) yang berjudul "efektivitas penerapan inflation targeting framework terhadap tingkat inflasi di Indonesia" menyimpulkan bahwa ITF tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan apa yang kita rasakan saat ini di Sulawesi tenggara di mana harga barang barang pokok mulai mengalami kenaikan yang menyebabkan Masyarakat menderita. Saat ini bank sentral harusnya  memikirkan kebijakan baru yang dapat mengatasi masalah inflasi dengan cepat bukannya mengadakn kegiatan yang tidak berdampak banyak pada Masyarakat. Alasan ITF tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi yatu karena saat ini untuk sasaran inflasi yang di tetapkan oleh bank sentral adalah sasaran inflasi  secara nasional, sedangkan angka inflasi nasional yang terjadi di hitung rata-rata tertimbang dari inflasi yang terjadi di seluruh daerah .

Sehingga dampak kebijakan moneter terhadap regional akan sangat berbeda, karena lama dan intensiitas inflasi antar daerah berbeda beda. Selain itu di sebabkan juga dengan adanya perbedaan karakteristik daerah dalam merespon kebijakan suku bunga maupun peraturan perbangkan. Yang di mana kebijakan ini bisa di bilang tidak adil karena kebijakan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan di semua wilayah sehingga Masyarakat akan tetap merasaksan penderitaan karena kenaikan harga barang barang pokok.

Dan juga yang menjadi permasalahan besar dari semua kebijakan yang di lakukan adalah time lag atau waktu yang di butuhkan agar kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perkonomian, dimana waktunya tidak dapat di tentukan bisa lebih cepat bahkan bisa lebih lambat. Sehingga Masyarakat menengah ke bawah akan merasakan penderitaan hingga kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian.

PR pemerintah maupun bank sentral saat ini adalah bagaimana cara agar kebijakan yang di terapkan dapat berjalan cepat agar tidak menyiksa Masyarakat menengah ke bawah. Karena jika berbicara mengenai kebutuhan pokok maka akan menyangkut masa depan suatu negara yang di mana menjadi tatanan negara.