Pemilihan kepala Daerah Pada tahun 2015 ini akan diadakan Pilkada serentak untuk pertama kali di indonesia yang dilaksanakan pada bulan desember mendatang. Dengan adanya pilkada serentak ini perlu sekali perhatian pemerintah beserta KPU dalam pelaksanaan Pilkada nanti, agar tidak terjadi kecurangan ataupun Money politik. Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mulai dari UU No 22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, dan UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan, kepala daerah itu diajukan sebagai calon oleh partai politik atau gabungan dari partai politik dan yang memahami kondisi daerahnya, artinya calon harus minimal berasal dari daerah tersebut dan dari parpol.
Dilihat dari Pemilu legilatif kemarin masih banyak parpol yang menggunakan atau mengeluarkan uang untuk membayar pemilih agar dipilih. Indonesia tak pernah lepas dari Money politik, bahkan saya lihat dari kenyataan yang ada, masyarakatpun malah meminta imbalan. Lalu siapa yang salah dalam kasus money politik ini, masyakat atau Parpolnya?. Inilah yang perlu diperbaiki bangsa indonesia. Ada isu yang membicarakan bahwa jika ingin menjadi kepala daerah harus membayar sejumlah uang. Ini pun perlu diperhatikan dan diselidiki. Berharap Pilkada serentak 2015 ini tidak ada Money politik terhadap penguasa ataupun terhadap masyarakat dan berjalan Lancar. Pilkada serentak ini perlu pengawasan yang ketat. Jika setiap diadakan pemilihan tidak berjalan sesuai yang telah diatur UU , maka kapan indonesia akan berubah menjadi lebih baik dan maju bila kesalahan yang sama selalu diUlangi kembali.
