Kaltim, Milik Keluarga atau Rakyat?

Polemik mengenai politik dinasti di Indonesia kembali mengapung di permukaan lantaran sedang berada di masa pesta demokrasi berupa Pilkada 2024. Politik dinasti adalah sebuah kondisi di mana sebuah kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki ikatan keluarga. Kalimantan Timur pun tidak terhindarkan dari isu ini. Berbagai kursi di pemerintahan yang diduduki oleh pejabat dengan nama keluarga Mas'ud membuat masyarakat bertanya-tanya sekaligus was-was.

Saat ini terdapat enam kursi pemerintahan yang diduduki oleh keluarga Mas'ud, dua di antaranya merupakan kursi Gubernur Kaltim dan Wali Kota Balikpapan, yang bisa dibilang sudah berada di tangan Mas'ud bersaudara. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 8-9 Desember 2024 kemarin, pasangan calon Rudy-Seno unggul 55,7% suara dari pasangan calon Isran-Hadi. Rapat pleno tersebut disaksikan oleh saksi paslon dan diawasi Bawaslu. Pasangan Rudy-Seno dijadwalkan resmi menjabat sebagai Gubernur Kaltim pada 7 Februari 2025.

Di sisi lain, pasangan calon Rahmad-Bagus meraih 59,27% suara dalam Pilwalkot Balikpapan 2024. Hasil tersebut didapat dari pleno rekapitulasi suara Pilkada Balikpapan 2024 yang diadakan pada 4-6 Desember lalu. Pasangan Rahmad-Bagus akan dilantik pada pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang akan diadakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025 mendatang. Saat pelantikan nanti, Rahmad Mas'ud akan dilantik oleh kakak laki-lakinya yang menjabat sebagai Gubernur Kaltim, yakni Rudy Mas'ud.

Hasanuddin Mas'ud, kakak dari Rudy Mas'ud, saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim 2024, sementara kakak perempuan Rudy Mas'ud, Syahariah Mas'ud, adalah anggota fraksi Golkar di DPRD Kaltim. Istri Rudy, Sarifah Suraidah, juga aktif di dunia politik sebagai Anggota DPR RI sejak 2024. Adik mereka, Abdul Gafur Mas'ud, sempat menduduki kursi Bupati PPU pada 2018 hingga terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Keberadaan Mas'ud bersaudara tersebar diberbagai kursi pemerintahan, mulai DPRD Kaltim hingga DPR RI. Fakta ini memunculkan kesangsian masyarakat terhadap keprofesionalitasan pemerintahan di Kalimantan Timur. Muncul berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah hal ini merupakan kebetulan, atau ada maksud dan tujuan tertentu di dalamnya.

Situasi seperti ini sebenarnya memberikan beberapa kemungkinan yang menguntungkan bagi Kaltim. Karena kekuasaan dipegang oleh sebuah keluarga, memungkinkan para pemegang kekuasaan untuk berkolaborasi dalam menjalankan pemerintahan dan melahirkan program-program berkelanjutan. Namun, politik yang diisi oleh sebuah jaringan keluarga juga menciptakan berbagai kekhawatiran, seperti praktik KKN, potensi monopoli kekuasaan, penghambatan regenerasi politik, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk pihak tertentu.

Namun, proses pemilihan umum terjadi secara demokrasi dan adil, di mana masyarakat sendiri yang memberikan kepercayaan kepada Mas'ud bersaudara melalui suara dalam pemilihan umum, sehingga situasi ini adalah salah satu dinamika dalam sistem demokrasi. Kendati demikian, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan: apakah pemilih benar-benar memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan, ataukah mereka terpengaruh oleh kuatnya dominasi keluarga politik melalui media, jejaring kekuasaan, maupun pengaruh ekonomi?

Meski politik dinasti dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi selama proses pemilu yang berlangsung secara adil, praktik ini berpotensi menghambat regenerasi politik dan menciptakan monopoli kekuasaan. Oleh karena itu, warga Kaltim harus terus mengawal jalannya pemerintahan dan meningkatkan kesadaran politik, sehingga memperkecil kesempatan oknum-oknum tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan.