Efektifkah Kebijakan Pemerintah Mengenai Plastik Berbayar?

Kebijakan Pemerintah mengenai penggunaan plastik berbayar yang diresmikan pada tanggal 21 Februari 2016 menuai kontroversi dikalangan masyarakat. Pasalnya ada sebagian masyarakat yang keberatan mengenai ujicoba kebijakan ini meskipun ada sebagian masyarakat lain yang menerima kebijakan ini dengan baik. Kebijakan ini telah diberlakukan di 22 kota di Indonesia dan salah satunya adalah DKI Jakarta. Kebijakan ini telah diterapkan di seluruh pusat perbelanjaan,baik pasar swalayan,pasar tradisional,maupun minimarket retail. Pemerintah menetapkan standar Rp200 untuk satu kantong plastik . Namun ada beberapa kota yang memberikan tarif lebih tinggi agar masyarakat lebih terbebani dan akhirnya masyarakat akan membawa tas belanja sendiri dari rumah.

Kebijakan Pemerintah mengenai penggunaan plastik berbayar ini juga berdampak positif bagi ekonomi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan bahwa melalui penggunaan plastik berbayar ini Negara dapat menghemat Rp360 miliar per tahun, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan. Kebijakan ini juga dapat mengurangi polusi tanah dan laut.Kebijakan ini juga dapat dijadikan peluang usaha bagi masyarakat Indonesia. Contohnya masyarakat dapat membuat tas kerajinan tangan yang ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai tas belanja lalu mereka dapat menjualnya. Tetapi akankah kebijakan ini akan berfungsi dengan maksimal?

Faktanya masih banyak masyarakat yang protes dan menganggap bahwa kebijakan ini sangat merepotkan. Mereka kurang setuju dengan kebijakan ini karena mereka lebih terbiasa menggunakan kantong plastik dan mereka belum bisa beradaptasi dengan kebijakan ini. Mereka juga menganggap bahwa kebijakan ini hanya menyebabkan pemborosan. Mereka juga menganggap bahwa kantong plastik itu banyak manfaatnya. Tidak hanya digunakan untuk membawa belanjaan , tetapi juga bisa digunakan lagi untuk keperluan lainnya. Contohnya adalah kantong plastik dapat digunakan sebagai kantong tempat sampah dan sebagainya. Lagipula standar yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah ,sehingga banyak masyarakat yang tidak merasa terbebani dan akan tetap menggunakan kantong plastik secara besar-besaran.

Jadi, seharusnya pemerintah menaikkan standar tarif plastik berbayar agar masyarakat dapat merasa terbebani dalam menggunakan kantong plastik sehingga masyarakat dapat mencari alternatif lain. Contohnya adalah masyarakat mulai beralih menggunakan tas belanja yang berbahan dasar kain dan sebagainya sehingga lebih ramah lingkungan.

Pemerintah juga dapat memberikan penyuluhan tentang tujuan dan manfaat dari diterapkannya kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar ini kepada masyarakat ,sehingga masyarakat dapat menerima dan dapat mencoba beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Pemerintah juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang betapa berbahayanya sampah plastik terhadap lingkungan dan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari sampah plastik ini terhadap lingkungan.

Organisasi-organisasi atau komunitas masyarakat yang sangat berpengaruh juga berperan penting bagi kesuksesan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar ini. Caranya adalah organisasi atau komunitas tersebut mengajak anggota-anggotanya untuk mendukung dan mulai mengurangi penggunaan plastik berbayar.

Tidak hanya pemerintah saja yang dapat mengoptimalkan fungsi dari kebijakan ini , masyarakat juga memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan penerapan kebijakan plastik berbayar. Masyarakat dapat mencoba mengurangi penggunaan plastik dan masyarakat dapat menggunakan tas yang ramah lingkungan. Bukan hanya menyelamatkan lingkungan tetap anda juga dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia melalui pengurangan penggunaan kantong plastik.

Jadi,kesimpulannya adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah ini efektif dalam mengurangi populasi sampah plastik dan sangat bermanfaat disegala aspek kehidupan masyarakat dan juga kehidupan Negara ,jika masyarakat mendukung dan menyadari betapa bermanfaatnya kebijakan ini.