Transparansi Anggaran Publik: Solusi untuk Meminimalkan Penyalahgunaan Dana Desa
Ringkasan Eksekutif
Setiap desa pasti dikeluarkannya Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah, yang mana dana ini diperuntukan untuk memfasilitasi serta membangun infrastruktur desa. Namun pada kenyataannya dana dana yang diberikan malah disalahgunakan atau di korupsikan. Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat memang sangat rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan banyaknya berita berita yang sering kita dengar bahwa banyaknya kepala desa yang di masukan ke dalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dana pemerintah ini masuk kedalam salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Kurangnya transparansi karena banyaknya desa belum memiliki mekanisme transparan anggaran yang memadai; pengawasan yang lemah karena sistem pengawasan internal dan eksternal sering kali kurang efektif; dan rendahnya partisipasi publik dalam keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan penggunaan alokasi dana desa.
Penyalahgunaan dana publik, termasuk dana desa, telah menjadi sorotan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat puluhan kasus korupsi dana desa yang melibatkan aparat pemerintah daerah. Dimana yang dipertanyakan adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa untuk menggelapkan dana desa yang ada, apakah kurangnya transparansi dan kurangnya pengetahuan perangkat desa untuk menggelapkan dana desanya, atau memang masih sangat kurangnya pengetahuan kepala desa terkait aturan dalam alokasi dana desanya. Dalam penyelenggaraannya, audit sektor publik atau pemerintahan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Selain melakukan audit keuangan, BPK juga menyelenggarakan audit kinerja berbasis prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
Keadaan seperti ini telah terjadi di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kucuran dana dari pusat. Ketika kucuran dana dari pusat sangat minim seperti yang terjadi selama dua tahun terakhir akibat turunnya harga minyak dan gas, APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengalami defisit yang sangat besar. Meskipun demikian, kondisi krisis keuangan tidak membuat elite-elite pemerintah daerah berpikir ulang untuk merevisi anggaran belanja dalam APBD. Sebaliknya, tetap mempertahankan anggaran belanja, bahkan meningkatkannya dalam mekanisme APBD pertambaha
Dengan banyaknya kasus dalam menyeret aparatur desa terkait alokasi dana desanya, menjadi sebuah tanda bahwa pengelolaan keuangan harus benar benar diperhatikan, karena dalam hal ini semua elemen yang berkaitan wajib menegah adanya tindak penggelapan dana desa tersebut. Maka dari itu wajib mencegah adanya tindakan dalam penggelapan dana desa tersebut sebagai salah satu Solusi untuk menghindari penyelewengan dana desa yang mana BPD diharapkan mampu menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desanya.
Dampak dari kurangnya transparansi dan penyalahgunaan anggaran ini menjadikan hilangnya kepercayaan publik, inefisiensi anggaran, dan strategi pembangunan. Dalam mengatasi tantangan penyalahgunaan dana desa menggunakan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas. Pertama, penerapan platform digital memungkinkan akses publik terhadap informasi anggaran secara real-time, dengan dilengkapi fitur-fitur seperti laporan penggunaan anggaran, pengaduan masyarakat, dan analisis data berbasis AI untuk mendeteksi penyimpangan. Kedua, penguatan sistem e-government melalui integrasi teknologi blockchain untuk mencegah manipulasi data serta dibutuhkannya pelatihan pegawai pemerintah guna meningkatkan kapasitas teknologi. Ketiga, partisipasi publik yang inklusif melibatkan masyarakat melalui konsultasi daring dan tatap muka serta pembentukan kelompok masyarakat pengawas anggaran (budget watchdogs) yang dilengkapi pelatihan dan akses ke data. Dalam hal ini dampak yang sangat diharapkan untuk implementasi kebijakan merupakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui pengurangan penyalahgunaan dana, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel.
Analisis Masalah, Opsi Kebijakan, dan Rekomendasi
Transparansi dalam anggaran publik merupakan komponen yang mendasar dalam memajukan akuntabilitas fisikal. Transparansi menciptakan akses informasi yang lengkap, jekas, dan mudah dipahami oleh publik terkait pengelolaan keuangan negara/desa, termasuk dana desa. Dalam good governance, transparansi dianggap sebagai prasyarat utama untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran public dapat diawasi oleh Masyarakat.
Keterlibatan publik dalam administrasi publik berfungsi sebagai upaya kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas (Kim dan Lee, 2017). Pengalaman masyarakat dalam partisipasi aktif dapat menciptakan hubungan positif dengan persepsi transparansi pemerintah daerah (Kim dan Lee, 2017). Secara teori, partisipasi publik menjadi strategi penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Duadji, 2013). Meningkatkan keterlibatan masyarakat berkontribusi pada semakin besarnya aspirasi yang terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat akuntabilitas (Sharma, 2008). Oleh karena itu, partisipasi publik memiliki keterkaitan yang erat dengan transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi anggaran memiliki peran yang penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan ketersediaan informasi anggaran secara terbuka, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan karena tindakan penyelewengan lebih mudah terdeteksi. Selain itu, transparansi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan, memberikan tekanan moral kepada pengelola anggaran untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga mendorong pengelolaan dana yang lebih efisien dan efektif karena setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh lagi, keterbukaan informasi membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan berbagai program pembangunan.
