Prilaku Pejabat Negara yang Tak Sejalan dalam Mewujudkan "Good Governance"

Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Sebagai pemerintahan yang baik pasti memiliki prinsip yang kuat, salah satu prinsip dari good governance adalah akuntabilitas (bertanggung jawab).

Akuntabilitas (bertanggung jawab) yang dimaksud adalah bahwa seorang pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap semua pengambilan keputusan apabila terdapat penyimpangan maupun pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku. Hal ini untuk menghidari terjadinya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di dalam permerintahan.

Namun sangat disayangkan pada realitanya din negara kita ini masih banyak para penjahat berkerah putih. Beberapa hari lalu saja KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menangkap salah satu Anggota DPR RI dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap Proyek PLTU Riau-1. Dan sebelumnya juga telah ditangkap oleh tim KPK beberapa kepala daerah terkait dengan kasus yang sama. 

Wakil rakyat dan pejabat daerah seharusnya sebagai perwakilan dari rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat yang telah dipercayakan kepadanya bukanlah untuk mensejaterakan individu maupun kelompok tertentu. Yang dilakukan mereka itu telah menyimpang dari etika dalam pemerintahan.

Etika berasal dari bahasa Yunani Ethos yang mempunyai arti adat istiadat. Etika dapat diartikan suatu kebiasaan yang memiliki nilai-nilai akhlak yang baik pada suatu lingkungan maupun masyrakat. Etika juga berkaitan dengan aturan-aturan hidup yang dianut dan diwariskan dari orang ke orang lainnya maupun dari satu generasi ke generasi lainnya. 

Seperti hal nya dalam segi kehidupan seringkali lingkungan di sekitar sangat dipengaruhi oleh prilaku pribadi. Begitu juga dengan berorganisasi khususnya organisasi pemerintah, hal ini menjadi hal yang sangat penting karena ini merupakan bekal dasar yang harus dimiliki oleh seorang individu saat berada di dalam suatu lingkungan, selain itu hal ini pun menjadi sangat penting karena menyangkut kehidupan bangsa dan warga negara.

 Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara filsafat dengan etika pemerintahan, dimana etika pemerintahan adalah bagian dari filsafat dan etika terbagi menjadi 2 bagian yaitu individual dan sosial. 

Dalam penyelenggaraaan praktik pemerintahan etika pemerintahan memiliki fungsi sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang pada hakekatnya sumber etika pemerintahan itu dapat berasal dari peraturan perundangan, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari adat kebiasaan dan yang sejenis dengan itu.