Dan saya pun tersenyum ketika menemukan uang koin Rp 500 keluaran tahun 1991. Dahulu tahun 1998 di saat ekonomi Indonesia terjangkit krisis, masyarakat sempat memburu koin Rp 500 bergambar bunga melati ini, kemudian dijadikan cincin.Â
Waktu itu saya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), penyebab cincin dari uang Rp 500 menjadi fenomena dikarenakan penghasilan masyarakat kala itu menurun sehingga tidak sanggup membeli perhiasan.
Namanya krisis ekonomi, bisa makan kenyang saja sudah patut bersyukur, apalagi urusan membeli perhiasan. Uniknya cincin tersebut digemari masyarakat, mungkin dijadikan sebagai hiburan di tengah maraknya kabar PHK dan seabrek persoalan ekonomi skala nasional kala itu.
Kesulitan hidup masyarakat, kegundahan, dan ketidakpastian dari hari ke hari masa krisis ekonomi 22 tahun lampau rasanya serupa tapi tak sama dengan kesulitan kala ini.Â
Perbedaannya waktu tahun 1998 sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penyelamat. UMKM relatif masih sanggup menyambung hidup di saat berbagai perusahaan besar rontok.
Berbanding terbalik dengan kesulitan ekonomi dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Efek domino pandemi COVID-19 sangat luas jangkauannya, UMKM yang pasca krisis tahun 1998 digadang-gadang jadi primadona perekonomian menghadapi situasi sangat sulit. Bertahan saja sudah berat, banyak kegiatan UMKM terpaksa tutup, imbasnya pengangguran bertambah serta melemahnya daya beli masyarakat.
Efek Domino Pandemi COVID-19Â
Sampai 28 Juni 2020 kasus positif global COVID-19 menyentuh 10 juta, Indonesia berada di peringkat 29 dengan torehan 54 ribu kasus. Sejujurnya kenyataan ini sangat memprihatinkan, terlebih pandemi COVID-19 menjadi biang keladi ketidakpastian bagi kehidupan masyarakat.
Efek domino COVID-19 menyangkut aspek kesehatan, dikarenakan penularannya mudah dan cepat, sehingga terjadi krisis kesehatan, serta belum adanya vaksin penangkal virus tersebut.Â
Aspek sosial, upaya memerangi COVID-19, diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan masyarakat dibatasi ruang geraknya, namun kebijakan ini mengorbankan aspek ekonomi.Â
Terbatasnya kegiatan masyarakat berakibat terputusnya kegiatan usaha yang melibatkan aktivitas orang banyak, sehingga PHK tidak dapat dihindari.
