Menanti Kerja Bareng(an) Nadiem

Selain Pak Jokowi beserta jajarannya, rasanya cukup banyak pihak yang terkejut dengan penunjukan Nadiem Anwar Makarim, atau yang ingin dipanggil Mas Nadiem, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024. 

Usia muda dan latar belakang non-pendidikan menjadi alasan sebagian orang skeptis dengan jabatan tersebut. Sebaliknya, kiprah luar biasa Mas Nadiem di bidang inovasi dan teknologi membuat sebagian orang lainnya merasa antusias dan melihat harapan cerah pendidikan Indonesia di masa depan.

Tantangan
Sebagai pemimpin utama revolusi kebijakan pendidikan Indonesia, Mas Nadiem jelas menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal Kementerian. Terlebih saat ini urusan pendidikan tinggi kembali menjadi urusan Kemendikbud, tentu butuh banyak sekali penyesuaian yang perlu dilakukan Mas Nadiem.

Penguatan kelembagaan
Tantangan pertama Mas Nadiem adalah merestrukturisasi 2 Kementerian, khususnya urusan pendidikan tinggi dengan Kemendikbud. Perubahan tugas-fungsi, jabatan, rincian tugas, SDM, aset, dan hal-hal administratif, termasuk penunjukkan Para Pejabat di Kemendikbud harus dipersiapkan dengan baik oleh Mas Nadiem untuk mendukung visi-misi Presiden di bidang pendidikan. 

Mas Nadiem perlu terlebih dulu merevolusi pemikiran dan budaya kerja rekan-rekannya di Kemendikbud sebelum merubah wajah pendidikan kita. Seluruh SDM di Kemendikbud juga tentu harus menyesuaikan diri dengan kultur kerja Mas Nadiem, bukan sebaliknya.

Konsistensi Kebijakan Strategis
Selanjutnya, Mas Nadiem perlu konsisten menerapkan dan mempertajam kebijakan strategis yang dibuat oleh 2 Kementerian di periode sebelumnya. Sebagai contoh, penguatan sistem zonasi di pendidikan dasar menengah yang dibuat oleh Kemendikbud. Mas Nadiem harus mendapat gambaran yang komprehensif sebelum mengambil keputusan terhadap kebijakan yang masih mendapat beberapa penolakan di masyarakat. Jangan sampai paradigma "ganti menteri ganti kebijakan" terus berulang, karena belum tentu suatu kebijakan itu langsung terasa hasilnya.

Setelah itu, Mas Nadiem dapat menerapkan gagasan-gagasannya dalam memperbaiki pendidikan kita dan mewujudkan link and match sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia kerja. Jika diperlukan, rombak kebijakan dan program yang dirasa ketinggalan zaman. Sudah bukan saatnya mimpi profesi anak terbatas pada dokter, guru, polisi, atau PNS, karena yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari itu.

Digitalisasi -- anggaran, kebijakan, administrasi
Tantangan ketiga, dan sejalan dengan kepakaran Mas Nadiem adalah digitalisasi pendidikan. Dalam harapan Penulis, Mas Nadiem bisa mengangkat kecanggihan digital untuk memperbaiki transparansi anggaran pendidikan, diseminasi kebijakan, dan perbaikan administrasi. 

Dari segi anggaran, akan sangat bermanfaat jika ada sistem yang bisa menutup celah penyelewengan anggaran pendidikan, baik dana BOS, KIP, DAK Fisik, hingga Tunjangan Profesi Guru. (baca: kompas.com). Pun dengan kebijakan, Pemerintah bisa membangun sistem yang dapat membuat kebijakan Pemerintah Pusat langsung tersampaikan kepada seluruh stakeholder dengan pemahaman yang sama. Sehingga tidak ada lagi alasan sekolah/pemerintah daerah tidak melaksanakan kebijakan dengan alasan "tidak pernah dengar kebijakan itu". 

Dari segi administrasi, Pemerintah perlu membangun sistem yang memudahkan kerja guru yang selama ini mengeluhkan banyaknya urusan administratif yang menyita waktu, mulai dari menyiapkan modul pembelajaran hingga urusan angka kredit.

Seluruh tantangan di atas akan sangat berat bagi Mas Nadiem, jika dilakukan oleh Beliau seorang diri. Tapi yang perlu kita ingat pendidikan bukan hanya urusan Mas Nadiem, Kemendikbud, atau sekolah semata. Pendidikan adalah urusan kita semua, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat. Terdengar klise, tapi sebenarnya penting.