Di pagi hari seorang anak lulusan SMA menunggu suatu pengumuman tes masuk perguruantinggi negeri lewat jalur UM,dia merasa sangat gugup sekali untuk melihat pengumuman hasil tes masuk perguruan tinggi negeri yang diikutinya tersebut.Dan ia memberanikan diri untuk membuka pengumuman tes masuk itu via online.Dengan segera dia menginput nama dan no peserta untuk megetahui hasil perjuangannya dalam UM universitas negeri yang diikutinya tersebut,Setelah proses loading akses online ke situs yang memuat pengumuman universitas tersebut selesai,dia langsung menatap dengan tajam kearah screen monitor laptopnya,dia mengamati dengan seksama seluruh tulisan yang ada tanpa melewatkan sejengkal kata yang ada pada screen laptopnya,matanya ditujukan pada bagian tengah halaman web yang diaksesnya,Matanya terbelalak ketika didapatinya nama dan nomoro peserta tercantum dalam web tersebut dan dinyatakan “DITERIMA” di Universitas negeri yang diinginkannya.Dia berteriak kencang meluapkan perasaan gembiranya meluapkan keberhasilannya menembus perguruan tinggi yang diinginkannya ,dengan mengalahkan banyak pesaing dari berbagai daerah di Indonesia.
Perasaan senang siswa itu mungkin hanya Cuma untuk sementara waktu dan dia tak boleh berlarut larut untk merayakan kesenangannya tersebut dengan cara yang berlebihan,karena dibalik hasil membanggakan tersebut masih ada setumpuk beban yang masih harus segera di tanggungnya.Terlepas dari perasaan gembira yang didapatinya karena berhasil diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkannya dia juga harus memikirkan bagaimana caranya memperoleh uang untuk membayar SPMA(sumbangan pengembangan mutu akademik) yang nominal dari SPMA tersebut tergantung peserta didik yang bersangkutan sewaktu mendaftar UM PTN tersebut,besarannya bervariasi antara 0-5jt ,5-10jt,10-20jt,20-dll, tentu dengan adanya SPMA tersebut sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baruyang kurang mampu,tak bisa dipungkiri sumbangan tersebut merupakan salah satu bentuk komersialisasi dunia pendidikan.karena komersialisasi dunia pendidikan sekarang ini,rakyat yang kurang mampu semakin berada dalam posisi terjepit karena pendidikan yang semakin mahal dan semakin dikomersialisasikan.Bukankah pendidikan merupakan hak setiap warga Negara di Indonesia? Tapi apakah dengan kondisi itu masyarakat dari kalangan bawah mampu untuk melanjutkan keinginannya menimba ilmu di universitas,tentu saja sangat memberatkan.Di sadari atau tidak dengan adanya SPMA yang ada pada jalur UM PTN(ujian masuk perguruan tinggi negri) tentu sangat membebani masyarakat kaum bawah,meskipun sumbangan tersebut “di embel embeli”dengan tujuan pengembangan mutu akademik,tetap saja hal itu secara tidak langsung membatasi kesempatan warga Negara untuk melanjutkan studinya ke universitas.
Meskipun Universitas menyediakan jalur masuk tanpa menyertakan adanya SPMA dengan kata lain dengan jalur bersubsidi seperti SNMPTN,PBU,PBAD,dll,tapi kuota jalur tersebut sangatlah sedikit dibandingkan dengan kuota dari jalur UM,dari jalur UM biasanya terdapat 75% dari jumlah Universitas dan 25% dari jalur lain.Dilihat dari itu saja kita dapat menyimpulkan bahwa universitas sekarang ini benar benar mengkomersilkan layanan pendidikan.UM universitas negeri yang menyertakan SPMA dalam proses penyelenggarannya dapat juga disebut “JUDI” ,JUDI ?tidak salah denger itu? Tentu saja tidak,jika diibaratkan penyelenggaran UM oleh universitas yang menyertakan SPMA dapat diibaratkan sebagai JUDI.Jika kita mengerjakan suatu tes UM universitas dengan baik,dan dapat dikatakan hasil nilainya akan baik tetapi kita mengisi atau memilih SPMA dengan jumlah minimal sumbangan atau pilihan SPMAyang kecil,maka kita akan kalah dengan calon mahasiswa lain yang pekerjaan Tes nya Tidak terlalu baik tapi dia mengisi SPMA dengan jumlah yang besar.Jika biasanya ada yang menyangkal sistem penilaian tersebut kurang benar ,maka itu kemungkinan hanya akal akalan mereka saja,kalau mereka mengelak penilaian tidak mempertimbangkan jumlah SPMA, terus apa fungsi dari SPMA? Kalau benar tidak mempengaruhi diterima atau tidaknya calon mahasiswa baru kenapa tidak dihapuskan saja SPMA dalam penyelenggaran UM?apakah universitas takut tidak dapat pemasukan,bukankah universitas negeri sudah mendapatkan dana dari alokasi APBN 20% untuk pendidikan.Berarti jika SPMA masih ada dalam penyelanggaran UM,pertimbangan diterima atau tidaknya calon mahasiswa ditentukan dari 2 variabel,yaitu nilai tertulis dari tes dan UANG,yaitu uang SPMA,ini bisa diibaratkan seperti JUDI,jika kita ikut judi togel jika kita memilih pilihan judi 2 nomor maka nomor dari Bandar dan dari penjudi harus sama jika penjudi ingin mendapatkan uang dari hasil judi,missal Nomor dari Bandar itu 46 tetapi seorang penjudi memilih 45,dia tak akan mendapatkan uang karena variable yang satunya salah meskipun depannya sama angka 4.Hal seperti ini juga dapat terjadi dalam penyelenggaran UM,jika si A dan B mengikuti UM dan keduanya nila tesnya sama ,tetapi si A mengisi SPMA dengan jumlah kecil sedangkan si B mengisi jumlah besar ,mak dapat dipastika si A akan kalah dan yang akan menang adalah si B untuk diterima di universitas negri pilihannya lewat jalur UM,itulah gambaran sedikit dari sistem pendidikan universitas negeri di negeri kita ini yang mirip dengan “JUDI”.Harusnya UM itu kepanjangannya diganti dengan (UANG MASUK) jangan (UJIAN MASUK) jika system penyelenggaraannya masih seperti itu
Semoga para penguasa negeri ini cepat mendengar jeritan rakyat kecil dan tidak hanya sibuk memperkaya diri sendiri dengan korupsi,dan lalai memikirkan permasalahan negeri ini yang sangat kompleks.Jika penguasa negeri kita ini masih lalai dan dzalim mengelola negeri ini maka negeri ini akan tinggal sejarah saja.HIDUP MAHASISWA INDONESIA!!!
