Mohon tunggu...
Andriono KurniawanMPd
Andriono KurniawanMPd Mohon Tunggu... Guru - kolumnis

Pemerhati dibidang sosial politik

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Saham Rakyat IKN

14 Agustus 2024   08:32 Diperbarui: 14 Agustus 2024   08:52 50
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Analisis Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

               Mega Proyek IKN yang sedang dikebut untuk dikerjakan pemerintah membutuhkan sumber dana tidak hanya dari investor swasta dan APBN namun juga sumber lain. Pemerintah sudah pada titik "The point of no return" yang artinya harus lanjut maju ke depan apapun yang terjadi. Kerugian akan lebih banyak jika proyek ini dibatalkan. Jakarta sudah lelah untuk menjadi ibukota. Tingkat polusi di kota nomor satu di Indonesia itu sudah mencapai titik yang tidak sehat bagi mereka yang sensitif yaitu mencapai 137 AQI US. Sementara AQI (indeks kualitas udara) yang baik adalah di rentang 0-50 dimana tidak memiliki resiko kesehatan. Belum juga jika kita menghitung intensitas banjir yang tiap tahun menggenangi kota yang dahulunya bernama Batavia tersebut.

                Ketika pemerintah masih mencari sumber pembiayaan untuk IKN selain dari APBN ( dimana sudah menelan Rp 71,8 triliun di kurun waktu 2022-2024), investor swasta dan BUMN, ada potensi besar jika pemerintah pun memfasilitasi SAHAM RAKYAT dibandingkan dengan pungutan wajib lain yang tidak memiliki "sense of belonging" dihati rakyat. Secara akad, SAHAM RAKYAT ini akan lebih jelas dan terus terang tanpa ada kesan kamuflase. IKN bukan merupakan ladang bisnis untuk para investor saja baik investor dalam negeri apalagi investor asing. IKN harus memiliki kesan merakyat dimana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai memiliki kesan kapitalis absolut apalagi menggadaikannya ke investor asing dengan tempo lebih dari satu abad. Ketika Hongkong disewakan oleh Tiongkok kepada Inggris  selama 99 tahun, Hongkong bukanlah ibukota Tiongkok. Tingkat resiko keamanannya bisa diantisipasi dari ibukota Tiongkok.

                Dengan jumlah penduduk 281.603.800 (2024), SAHAM RAKYAT IKN bisa menjadi solusi kebuntuan pemerintah dalam membiayai IKN. Saham rakyat ini khusus diperuntukkan untuk non investor namun warga negara biasa. Seandainya harga selembar saham IKN dipatok dengan harga Rp100.000 dan dibeli oleh 200 juta warga negara Indonesia non pemain investor maka nilainya akan mencapai 20 T. Jika WNI membeli saham tidak hanya selembar dan terus meningkat di bulan berikutnya, maka nilainya tinggal kita kalikan saja.

                Selama ini, mereka yang bermain dalam investasi IKN adalah para investor saja sehingga IKN sangat terkesan dengan kesan kapitalismenya. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam negeri yang mengusung kapitalis maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Negara harus membatasi sepak terjang para investor asing dalam IKN. Jangan sampai IKN tercengkeram oleh para investor asing yang menuntut tempo satu abad lebih yang akan membahayakan kedaulatan negara. Investor asing tidak hanya berpikir untung semata namun memiliki kapabilitas untuk mendominasi aturan main di IKN nanti. Bayangkan jika ibukota negara kita memiliki aturan negara lain yang tidak sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa. Bagaimana jika nanti IKN menjadi Las Vegas atau Macau kedua di Asia Tenggara?

                SAHAM RAKYAT akan menolong bangsa ini dari ancaman "debt trap" negara/investor asing. Pembangunan IKN yang merakyat dapat juga berimplikasi pada kebangkitan nasionalisme Indonesia yang akhir-akhir ini mulai terlihat butuh penguatan dan penyegaran kembali. Jika kita bandingkan Saham rakyat IKN dengan TAPERA atau Asuransi wajib kendaraan, saya sangat yakin bahwa saham rakyat IKN akan menjadi primadona. Saham rakyat menawarkan profit yang dijamin negara dan tidak memiliki kisah- kisah sedih seperti halnya beberapa peserta TAPERA. Asuransi wajib kendaraan pun tidak dianggap penting dengan adanya sistem keamanan yang sekali bayar seumur hidup. Semoga pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan yang mempersulit kehidupan rakyatnya karena rakyat sudah terbebani secara ekonomi akhir-akhir ini.

(Andriono Kurniawan M.Pd, Guru SMA Islam NFBS Serang Banten, Ketua GML provinsi Banten, IEP recipient 2007 USA, peserta pertukaran guru Indonesia-Korsel 2015, kolumnis Indonesia)

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=137+AQI+US+artinya

https://ikn.kompas.com/read/2024/03/26/063051787/kurun-2022-2024-pembangunan-ikn-telan-apbn-rp-718-triliun

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jumlah+penduduk+Indonesia+saat+ini

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hongkong+disewa+inggris+berapa+tahun

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun