        Isu Papua Merdeka, OPM dan KKB sudah saya ikuti semenjak presiden kedua memerintah hingga saat ini. Entah mengapa isu Papua lebih pelik jika dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Banyak yang bermain di papua karena provinsi ini memiliki sumberdaya luarbiasa yang jika dikelola secara transparan untuk kesejahteraan bangsa, maka nilainya akan sangat signifikan. Melihat kondisi geografisnya yang memiliki banyak pegunungan dan potensi sumberdaya logamnya, banyak pihak asing yang ingin juga menguasainya.
        Gerakan tentang Papua merdeka tidak hanya terjadi di bumi Papua. Mereka sudah memiliki gerakan di luar negri dan meminta simpati internasional agar memihak Papua lepas dari pemerintah Indonesia. Pengibaran bendera papua di luar negri terjadi di Belanda, Australia, Inggris, Fiji dan Vanuatu. Untungnya Karena lima negara itu memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka gerakan tersebut dapat diredam. Sempat juga masalah Papua berusaha diinternasionalisir oleh Vanuatu (negara kecil di Pasifik) di acara sidang umum PBB dari tahun 2016 hingga 2021 namun wakil Indonesia di PBB berhasil mementahkannya.
        Keinginan untuk merdeka adalah logis ketika kita melihat kontribusi provinsi ini untuk negara adalah besar namun provinsi ini malah memiliki predikat sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Jika mereka marah, maka itu adalah sebuah kewajaran. Namun jika mereka menyalurkan kemarahannya dengan melakukan pembunuhan kepada warga non papua yang ada di Papua serta personil Polri dan TNI yang bertugas di sana dan aksi-aksi teror lainnya maka hal ini sudah jatuh pada tindakan terorisme. Setelah soft power gagal, KKB kini merubah gerakannya ke arah kekerasan yang berujung pada penghilangan nyawa.
        Kasus-kasus kekerasan yang menimpa warga non Papua, penembakan personil TNI saat program pembuatan jalan TransPapua dan rumah ibadah, Penyerangan pos TNI yang berujung pada gugurnya personil TNI dan POLRI adalah bukti bahwa kelompok ini sudah tidak bisa lagi diajak untuk negosiasi apalagi dianggap saudara. Pendekatan humanis yang dilakukan oleh TNI /Polri sudah tidak digubris dan tidak relevan ketika TNI/Polri malah diserang.
                          Langkah-langkah penyelesaian konflik
        Memekarkan Papua menjadi lima provinsi adalah tindakan penyelesaian konflik pertama yang cerdas. Dengan demikian, pemerintah Indonesia bisa memetakan wilayah mana saja yang berkonflik dan tidak. Untuk provinsi yang tidak berkonflik bisa difokuskan agenda pembangunannya. Jangan sampai provinsi Papua yang tidak berkonflik menjadi terbengkalai program program daerahnya. Dengan demikian Dana Otonomi Khusus (Otsus) bisa lebih disesuaikan dengan jumlah penduduk tiap provinsi dan percepatan pembangunan. Perlu juga adanya monetary evaluation (monev) perihal sudah sejauh mana serapan dana otsus untuk percepatan pembangunan dan pencegahan korupsi. Sejauh mana monev otsus?
        Program humanis yang sudah dijalankan selama ini bukan berarti gagal namun ada yang menyalahgunakannya. KKB memanfaatkan sisi humanis TNI/Polri untuk menyerang mereka saat tidak siap. Saya yakin bahwa warga Papua tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya TPNPB OPM ini. Program humanis tetap berjalan namun targetnya sebaiknya  adalah wanita dan anak anak.
        Siaga Tempur. Tepat sekali Panglima TNI mengumumkan status operasi TNI menjadi siaga tempur melawan KKB. Modus penyerangan KKB sudah diketahui. Pola pertempuran KKB pun sudah dikenali. TNI/Polri bisa melakukan tindakan yang agresif setelah ini atas restu Panglima TNI. Tidak ada lagi kata humanis untuk KKB. Jatuhnya banyak korban di pihak TNI/Polri membuat bangsa ini sadar tentang siapa dan apa sebenarnya KKB ini.
         Pemerintah Indonesia tidak boleh bernegosiasi dengan teroris KKB. Semua sumberdaya TNI/Polri sebaiknya dikerahkan agar para teroris tidak lagi melakukan teror. Jangan sampai TNI/Polri takut melangkah karena dibayang-bayangi isu pelanggaran HAM. Ketika TNI/Polri gamang untuk bertindak tegas, maka momen ini dipergunakan dengan baik oleh KKB untuk menjadikan para aparat sebagai sasaran empuk.
(Andriono Kurniawan, Ketua Guru Motivator Literasi provinsi Banten)
       Â
