Sudah termakan wacana tiga priode masa jabatan presiden?, hal ini sudah lama berdengung sejak awal periode ke dua masa jabatan bapak Jokowi Widodo yang kita hormati, statement dari bapak Amin Rais terdengar seperti baru, kita tahu salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjadi heboh di jagat maya, kita bisa menyikapinya dengan gaya tiktokers “Biasalah”.
Masih belum tercerna dengan baik asupan makanan-makanan dari sejarah kelam kekuasaan yang menjadikan tokoh kebanggan menjadi diktator. Memang menarik, sebab saat ini konstitusi tidak menghendaki adanya kekuasaan yang di pengang lebih dari dua periode.
Sebenarnya mudah sajah untuk merayu rakyat Indonesia untuk setuju akan wacana ini, cukup merealisasikan lirik dari lagu iwan fals “pesawat tempur”, kalau penguasa memberikan uang maka westerling yang kejam tidak akan senyum melainkan marah, sebab ia tidak dapat menaklukan jawa barat dan sulawesi selatan walau dengan pembantaian, cukup dengan omongan janji dan amplop seratus ribu sudah bisa berkuasa di negeri ini.
Kita kesampingkan saja wacana ini kepada bapak Presiden kita yang tercinta, sebab beliau sudah pernah menjawab jauh sebelum tetangganya memberikan pernyataan melalui media you tube, dengan tertawa kecil beliau tidak ada niatan sampai kesana, sebab ia lahir dari produk pemilihan langsung yang taat pada konstitusi dan beliau tidak ingin amandemen UUD 1945 oleh MPR tidak melebar kemana-mana.
Masih terbilang baru untuk Indonesia sebagai salah satu negara demokratis konstitusional dan belum berpengalaman berdemokrasi yang signifikan. Pada awal negara ini terbentuk, parlemen pernah mendaulat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, kemudian melalui dekrit presiden Soekarno memberangus parlemen dan menjadikannya penguasa tunggal.
Sebenarnya beliau mencita-citakan demokrasi yang jauh lebih baik ketimbang Amerika Serikat sebagai kiblat negara demokrasi dunia, namun beliau termakan omongan-omongan para elite saat itu untuk menjadi penguasa selamanya di Indonesia, sehingga banyak pengamat menyatakannya sebagai diktator.
Hal tersebut juga di ikuti oleh masa orde baru, walaupun memberikan gagasan yang berbeda dari orde lama dengan memberikan keluasan parlemen untuk melakukan pemilihan namun sama saja, di balik itu mulai era non demokratik yang memfungsikan partai-partai, mengadakan representasi fungsional DPR yang non elektoral dan mendorong ABRI berpolitik. presiden Suharto termakan wacana untuk memimpin selamanya.
Babak baru dimulai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sampai pada akhir masanya wacana tiga periode ini tak muncul kepermukaan, walaupun ada mungkin tidak dapat terbang tinggi hal tersebut karna kompetitor tidak menjual ideologis sebagai jalan memeluk kekuasaan.
Terlalu panjang ceritanya mengapa suara rakyat Indonesia terbelah hanya menjadi dua, yakni sisi kanan dan sisi kiri yang membuat kegaduhan hingga saat ini, padahal ini masih tahap awal ujian dari berdemokrasi, tak heran jika kata komunis dan fasis bermunculan di permukaan, tak hanya itu berbagai kasus bermunculan karna temakan oleh wacana kegaduhan.
Kita keluar dari Indonesia, pola yang sama dilakukan oleh fasisme yang di pimpin oleh benito Mussolini, saat mengeluarkan Italia dari kehancuran untuk menuju kejayaan lama seperti Romawi, perlunya elit politik mewacanakan adanya kekuasaan lebih lama secara permanen. Pola yang sama dari jerman setelah runtuhnya system monarki, solusi utama untuk kejayaan adalah hitler memimpin kekuasaan selama mungkin, begitupun dengan Venezuela yang membuat Hugo Chaves sebagai diktator agar para elit selamanya berkuasa.
