Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diketahui baru saja mengalokasikan anggaran dana sebesar 48, 7 miliar yang digunakan untuk membeli gorden baru guna dipasang pada rumah-rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta.
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan anggaran dana 2022 tersebut terdiri dari penggantian gorden 80 juta dan pajak 90 juta.
Jika dilihat sekilas, gorden harga 80 juta dan pajak 90 juta, harga gorden ditambah pajak sama dengan 190 juta. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat alokasi anggaran sampai membengkak hingga 48, 7 miliar.
Berita ini pun langsung menjadi tranding topic di twitter dengan tagar 'gorden'. Banyak masyarakat menyayangkan apa yang dilakukan oleh DPR ini. Berbagai kritik pun ditinjukan untuk DPR yang dinilai kurang memiliki kepekaan sosial, tidak sedikit warganet yang mengumpat kebijakan tersebut.
"Ekonomi belum pulih ngeluarin anggaran buat gorden 48,7 M, emang sakit negeri ini bukan karena pandemi tapi karena yang memanfaatkan pandemi," tulis salah satu akun twitter.
"Disaat bekerja tertidur, disaat bangun menggulung anggaran," tulis salah satu akun menambahkan.
Bila dilihat kondisi Indonesia saat ini, pengeluaran anggaran dana yang dilakukan DPR jelas terlihat tidak etis dan seakan kurang peduli dengan perekonomian rakyat yang baru saja pulih dari kondisi pandemi, bukan malah dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, malah ditimbun untuk kebutuhan yang sebenarnya bisa dipenuhi lain waktu.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menuturkan bahwa perlu ada pertimbangan lagi sebelum anggaran benar-benar disahkan.
"Sebenarnya anggaran rumah dinas umum dilakukan, tetapi etika melakukan pengajuan di tengah kemampuan beberapa kelompok masyarakat yang belum pulih kondisinya tidaklah bijak," ujarnya.
Menurut keterangan dari situs resmi DPR RI, pengadaan anggaran dana untuk gorden baru saat ini masih dalam tahap administrasi, teknis, harga, serta kualifikasi tentang perincian penggunaan dana.
