Memilih Pemimpin Bangsa

Pesta Demokrasi atau biasa kita kenal sebagai pemilu akan dilaksanakan kurang dari setahun lagi, 14 Februari 2023 yang jika dilihat bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Agaknya KPU mau memaknai bahwa kasih sayang harus menjadi dasar dalam hidup bernegara, bahwa secara politik kita berbeda tapi lantas tidak menjadikan kita bermusuhan. 

Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta Kabupaten Kota.  Ini merupakan sejarah besar dalam perjalanan demokrasi kita karena untuk pertama kalinya, unsur eksekutif serta legislatif kita dipilih langsung oleh rakyat. 

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia sudah menjadi rujukan bagaimana suatu negara seharusnya berdemokrasi.Negara  kita sudah berpengalaman dalam pemilu langsung 4 kali sejak 2004, dan selalu terjadi transisi kekuasaan yang mulus.

Dari berbagai macam pemilihan tersebut, tentu yang paling menarik dan menyita atensi masyarakat adalah pilpres/pemilihan presiden. Indonesia akan dipimpin presiden baru karena Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan dinamika politik yang berkembang sekarang ini, publik sebenarnya sudah disuguhkan calon calon potensial yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. 

Menurut UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 222 tentang pemilu " Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."Ini mengakibatkan hampir semua partai politik di Indonesia harus berkoalisi dalam mengusung capres dan cawapresnya.  

Praktis, hanya PDIP yang mempunyai luxury atau privilege untuk mengusung capresnya sendiri karena suaranya melebihi 20% dari jumlah kursi DPR. Momentum tersebut akhirnya dieksekusi oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP setelah diam sekian lama.  Ganjar Pranowo tentu sosok yang sudah lama digadang-gadang akan maju sebagai capres karena elektabilitas nya yang cukup tinggi dalam berbagai survey, selain itu beliau juga dikenal masyarakat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pengumuman Megawati tentu merubah dinamika politik, ditandai dengan PPP(Partai Persatuan Pembangunan) yang akhirnya mendukung Ganjar Pranowo.

Menarik untuk dicermati, bahwa sebenarnya PPP sudah mempunyai pakta koalisi dengan Golkar dan PAN (Partai Amanat Nasional) dalam bingkai KIB/Koalisi Indonesia Bersatu. Masa depan koalisi tersebut tentu menjadi tanda tanya besar, apalagi jika Golkar dan PAN tidak mengusung Ganjar Pranowo.  PAN  juga belum memmberikan sikap resmi partai, disebutkan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN partainya masih menunggu pertemuan dengan koalisi pemerintah sebelum menentukan keputusan final partai. Sementara itu Golkar, masih konsisten dengan pencalonan sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Golkar juga kemarin baru saja bertemu dengan elite Partai Demokrat di kediaman mantan presiden SBY, Cikeas sekaligus memberikan sinyal Golkar kemungkinan besar tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. 

Koalisi kedua adalah KIR/Koalisi Indonesia Raya, merupakan koalisi antara Gerindra dan PKB, yang kecenderungannya adalah mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Spekulasi pun muncul di kalangan masyarakat, seperti Prabowo menjadi cawapres Ganjar ataupun sebaliknya Ganjar sebagai cawapres Prabowo, akan tetapi Prabowo dalam menjawab pertanyaan media menegaskan bahwa dirinya diberi amanat sebagai Calon Presiden, bukan Calon Wakil Presiden, dan menurutnya Gerindra juga partai yang kuat sekarang.  

PDIP pun dengan tegas menolak wacana Ganjar sebagai cawapres, bahkan Megawati juga berkelakar banyak yang antre mau menjadi cawapres Ganjar. Rasanya sulit kita melihat duet Prabowo-Ganjar. Rekan koalisi Gerindra, yakni PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) terlihat ingin memajukan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres. 

Koalisi yang terakhir adalah Koalisi Perubahan yang digawangi oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 sebagai calon presiden. Diantara dua koalisi yang lain, koalisi ini termasuk yang cukup adem ayem karena sejak awal ketiga partai tersebut sudah berkomitmen untuk mengusung Anies Baswedan

Menurut saya sebagai penulis, ada kemungkinan Pilpres 2024 terdiri dari 3 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.