Bukan sekali ini saja keduanya "berseteru". Surat terbuka Adian Napitupulu mungkinkah dilanjutkan saja debat terbuka dengan Erick Thohir?
Baru-baru ini surat terbuka Adian Napitupulu bertajuk "Ambisi dari Imajinasi Menteri Bisa Lebih Berbahaya Dari Demonstrasi" cukup viral. Apalagi surat terbuka itu diberi catatan: "Boleh dipublikasikan".
Jelas Bang Adian bukanlah orang sembarangan, dan Erick Thohir pun juga bukan "orang luar". Keduanya adalah "orang dalam" di lingkaran Jokowi. Semua juga sudah tahu itu. Jadi apa sih masalahnya diantara mereka berdua?
Singkat cerita, Adian (bernada) menuduh Erick punya ambisi jadi Presiden di tahun 2024 nanti. Dan karenanya sudah tidak konsen lagi dengan kerjaannya sebagai Menteri BUMN.
Kita juga sadar bahwa upaya Erick Thohir merestrukturisasi raksasa korporasi BUMN memang bukan kerjaan gampang. Ada dimensi tradisi (kesejarahan) yang sudah mengakar kuat disana, ini perlu nyali besar untuk mentransformasikannya menjadi korporasi modern yang bisa berkiprah dan berkompetisi di pasar global.
Namun terus terang ada juga beberapa poin yang disampaikan Adian perlu dijawab tuntas oleh Erick. Agar semuanya jadi terang benderang, sehingga upaya Erick untuk mendapat dukungan moral dari publik bisa optimal.
Pertama soal kritik Adian tentang rangkap jabatan disana. Bang Adian mengharapkan agar Kementerian BUMN mestinya berbenah diri supaya kinerjanya bisa lebih baik dibandingkan saat dipimpin oleh menteri sebelumnya. Untuk ini kita sangat setuju.
Data obyektif yang disampaikan Adian perlu dijawab, bahwa soal rangkap jabatan di era Dahlan Iskan katanya hanya 271 orang, lalu di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang. Tapi justru di Era Erick malah membengkak jadi hampir tembus 600 orang alias naik hampir 3 kali lipatnya.
Tentu Erick Thohir punya pertimbangan-pertimbangan khusus soal ini. Dan karena BUMN adalah lembaga usaha milik negara (publik), maka sampaikan saja pada publik apa benar demikian? Serta apa pertimbangan-pertimbangan beliau tentang ini?
Ini bisa jadi topik debat terbuka yang mencerdaskan. Tak perlu emosional atau berprasangka buruk terlebih dahulu. Jelaskan saja apa adanya. Transparan dan profesional.
Argumentasi Adian juga bukannya tidak berdasar. Disampaikan bahwa rangkap jabatan menurutnya merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik. Adian pun menunjukkan bahwa Menteri Erick justru melegitimasi kebijakannya dengan menerbitkan  Peraturan Menteri nomor 10/MBU/10/2020 yang justru melegalkan rangkap jabatan.
