*Mbak Puan Maharani: Tarandam Randam Indak Basah, Tarapuang Apuang Indak Hanyuik*
Oleh: *Andre Vincent Wenas*
Pertanyaan sederhana untuk soal yang awalnya juga sederhana.
Apakah kalau Puan Maharani tidak mempersoalkan ke-Pancasila-an masyarakat Sumbar lalu pasangan cagub/cawagub Mulyadi dan Ali Mukhni akan mengembalikan rekomendasi dari PDIP?
Jawabannya juga simple sih, ya tentu tidaklah. Lantaran tidak ada persoalan. Paslon itu pun pasti juga akan senang, sama senangnya dengan Puan (PDIP) yang bisa berkolaborasi dengan paslon yang memang kuat di daerah Sumbar itu.
Lalu, kenapa jadi kisruh? Sampai-sampai paslon itu mesti mengembalikan rekom dari PDIP yang punya 3 kursi.
Yah ini soal perhitungan matematika politik praktis saja. Paslon itu kabarnya sudah diusung oleh Demokrat dan PAN. Total 20 kursi DPRD, sudah lebih dari cukup. Syarat minimalnya 13 kursi dukungan. Dapat tambahan 3 kursi dari PDIP ya baguslah, komplementer. Bagus buat keduanya, buat paslon maupun buat PDIP. Â
Jumlah kursi di DPRD Sumbar ada 65, saat ini komposisinya: Gerindra 14, PAN 10, Demokrat 10, PKS 10, Golkar 8, PPP 4, PDIP 3, PKB 3, Nasdem 3.
"Rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu, 3 September 2020 yang baru lalu.
Rupanya ujaran Puan ini ditafsirkan oleh kalangan luas di Sumatera Barat sebagai semacam sindiran bahwa selama ini Sumbar adalah provinsi yang tidak/belum mendukung Pancasila. Ekses sosial politiknya meluas.
Sentimen ketersinggungan ini dirasa cukup eksesif, dan tentu saja dalam konteks perhitungan politik praktis hal ini bisa membahayakan posisi sang paslon.
