Anggota DPRD, William Aditya Sarana, pernah berkata, "Yang jadi masalah kan Pemprov sering beli barang yang tidak diperlukan, akhirnya tidak dipakai," begitu ujarnya pada Kamis, 13 Februari 2020 saat dulu menanggapi soal pembelian robot damkar oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dan terjadilah seperti apa yang dikatakannya.
Enam bulan kemudian, Agustus 2020, Gedung Kejaksaan Agung pun terbakar. Gedung ini adalah obyek vital nasional dan sekaligus juga gedung yang sedang dalam proses untuk dijadikan cagar budaya. Terbakar atau dibakar? Entahlah, Bareskrim Polri sedang menyelidikinya.
Yang jelas, pada saat kebakaran terjadi robot damkar itu tidak nongol. Entah apakah sang robot lagi ada kesibukan lain atau ada alasan lainnya? Harap sabar, kita tunggu saja penjelasan sang ahli lepas tangan nanti. Kapan? Ya nanti-nanti.
Terbakarnya gedung Kejaksaan Agung benar-benar membuat banyak pihak kebakaran jenggot. Banyak kabar burung yang beredar bilang bahwa di banyak laci di gedung itu ada tersimpan duit dollar di dalam amplop-amplop tebal. Tapi yah lantaran itu cuma kabar burung ya kita dengerin sambil lalu saja, walau sebal.
Duit tuyul dimakan setan api, begitu celoteh para penonton. Gak jelas juga apa sih maksudnya. Sic!
Yang penting buat kita khan berkas dan bukti perkara para koruptor kakap itu jangan ikut terbakar, sehingga jadi alasan agar perkaranya pun bisa jadi habis perkara.
Namun yang jelas dan yang bukan kabar burung adalah saat kebakaran terjadi robot damkar canggih yang telah dibeli pemda DKI-Jakarta dengan duit rakyat itu tidak nongol!
Soal robot damkar ini kembali ditanyakan oleh fraksi PSI di rapat DPRD-Jakarta baru-baru ini. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan dan William Aditya Sarana, kembali angkat bicara.
Suara kedua wakil rakyat itu pun diamplifikasi oleh Grace Natalie lewat cuitan di akun twitternya, lengkap dengan lampiran video suasana sidang DPRD DKI-Jakarta.
Grace bilang, "Robot LUF 60 yang dibeli pemprov DKI dengan uang rakyat harganya Rp 8,89 miliar. Padahal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Kanada, harga nya hanya Rp 4 hingga Rp 5 miliar. Tolong pak Anies, jangan hamburkan uang rakyat Pak."
