Mohon tunggu...
Andrea Wiwandhana
Andrea Wiwandhana Mohon Tunggu... Wiraswasta - Digital Marketer

Menggeluti bidang digital marketing, dan saat ini aktif membangun usaha di bidang manajemen reputasi digital. Spesialis dalam SEO, dan Optimasi Google Business.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mengamati Situasi Politik Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Kacamata Teori Agenda Setting

20 Juni 2024   16:40 Diperbarui: 20 Juni 2024   16:40 310
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
CNBC Indonesia/Faisal Rahman 

Situasi politik di Indonesia selalu dinamis, dan dengan terpilihnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dinamika tersebut terus berkembang. Mengamati pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kacamata teori Agenda Setting memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana media massa berperan dalam membentuk isu-isu yang menjadi perhatian publik dan kebijakan pemerintah.

Teori Agenda Setting, yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Dengan menyoroti isu-isu tertentu secara terus-menerus, media dapat meningkatkan perhatian publik terhadap isu tersebut, sehingga menjadi topik diskusi utama dalam masyarakat dan di tingkat pemerintahan.


Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Media

  1. Fokus pada Stabilitas dan Keamanan

    • Narasi Media: Sejak terpilihnya Prabowo-Gibran, media sering kali menyoroti kebijakan dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan stabilitas dan keamanan nasional. Ini mencakup liputan mengenai upaya penanggulangan terorisme, peningkatan kapasitas pertahanan, dan penegakan hukum.
    • Pengaruh: Sorotan ini membantu membentuk persepsi publik bahwa stabilitas dan keamanan adalah prioritas utama pemerintahan, yang kemudian mendorong dukungan terhadap kebijakan-kebijakan terkait keamanan nasional.
  2. Isu Ekonomi dan Pembangunan

    • Narasi Media: Media juga menyoroti kebijakan ekonomi dan proyek pembangunan infrastruktur yang diusung oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Liputan tentang proyek infrastruktur besar, upaya meningkatkan investasi asing, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat sering mendominasi pemberitaan.
    • Pengaruh: Dengan fokus ini, media membantu mengarahkan perhatian publik dan pembuat kebijakan pada isu-isu ekonomi, yang dianggap sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan.
  3. Reformasi Birokrasi dan Anti-Korupsi

    • Narasi Media: Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Media memberikan liputan intensif terhadap tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka reformasi birokrasi dan kasus-kasus korupsi besar yang ditangani.
    • Pengaruh: Pemberitaan ini menciptakan tekanan publik terhadap pemerintah untuk terus konsisten dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi birokrasi.
  4. Isu Sosial dan Pendidikan

    • Narasi Media: Media juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program-program yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan menjadi fokus utama.
    • Pengaruh: Liputan mengenai isu-isu sosial ini membantu membangun narasi bahwa pemerintah peduli terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat, sehingga mendorong dukungan publik terhadap program-program tersebut.

Dampak Teori Agenda Setting pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

  1. Pembentukan Opini Publik

    • Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan menyoroti kebijakan dan langkah-langkah tertentu, media dapat membentuk persepsi positif atau negatif di kalangan masyarakat.
  2. Prioritas Kebijakan

    • Isu-isu yang disoroti oleh media sering kali menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah. Misalnya, tekanan media pada isu korupsi dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi.
  3. HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun