Pernyataan Badan Pusat Statistik pekan lalu yang mengungkapkan terjadinya harga beras sejak September kemarin, membuat klaim swasembada pangan oleh Menteri Pertanian terdengar seperti omong kosong saja.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kenaikan harga beras kualitas premium per September mencapai 1,20% dibandingkan bulan sebelumnya. BPS mencatat harga semua jenis beras periode September 2018 naik di tingkat penggilingan. Kenaikan tersebut terjadi pada beras kualitas premium, medium, dan rendah.
Per 5 Oktober ini, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras berada di kisaran Rp9.800---13.300 per kilogram. Lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Logika sederhananya, kalau memang pasokan aman dan stabil seperti yang kerap digembar-gemborkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, harusnya tidak terjadi gejolak kenaikan harga seperti sekarang. Tapi kenyataannya, berbeda dari omongan.
Harga beras tak lepas dari hukum besi ekonomi. Rendahnya permintaan dan tingginya pasokan akan menurunkan harga. Sebaliknya, tingginya permintaan dan rendahnya pasokan, otomatis akan menaikkan harga.
Dari sini, publik sudah bisa meragukan segala omongan Menteri Pertanian. Terutama bila omongan itu terdengar tidak berdasarkan data, alias cangkeman.
Karena sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku atasan Amran pernah mengungkapkan bahwa data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian selalu meleset. Ini pula yang menjadi pangkal soal polemik impor beras kemarin.
Menko Darmin juga membeberkan bagaimana data yang meleset dari Kementan mempengaruhi pengambilan keputusan impor. Ia mengatakan pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi. Padahal data itu menyesatkan. Karena jumlah itu sudah berkurang sebanyak 75 juta ton lantaran digunakan Bulog untuk operasi pasar. (Sumber: Tribunnews.com)
Kini, seiring dengan merangkaknya harga beras di pasaran, sudah waktunya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dievaluasi oleh Presiden Jokowi selaku atasannya sendiri. Ada wibawa pemerintah yang dipertaruhkan di sini.
