Mohon tunggu...
Andreas S2
Andreas S2 Mohon Tunggu... -

JKW4P.\r\n\r\nAkun lama: http://www.kompasiana.com/andreass

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Indonesia Membara! Indonesia Musnah!

9 Oktober 2014   00:46 Diperbarui: 17 Juni 2015   21:49 195
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Itulah yang terjadi saat ini. Amuk dan kemarahan massa terjadi di mana-mana. Masyarakat bergerak menolak dominasi para gerombolan yang berlumur darah dan lumpur menguasai lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yang dikuasai oleh kelompok Setan Merah, dimulai dari penguasaan atas Dewan Pimpinan DPR, dewan pimpinan MPR, kemudian komisi-komisi dalam DPR yang rencananya bahkan masih akan ditambah lagi komisi untuk mengakomodir semua anggota DPR dari kelompok mereka dapat satu jatah ketua. Kemaruk sekali, memang.

Sebagaimana kita ketahui, dalam sistem pemerintahan kita yang presidensial, presiden memerlukan persetujuan DPR melalui komisi untuk menentukan ketua lembaga-lembaga seperti MK, KPK, BPK, Polri, TNI, dan direktur BUMN. Tidak hanya samapai di situ saja, untuk penempatan duta besar saja, presiden memerlukan persetujuan DPR. Singkatnya, DPR sangat kuat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh presiden.

Dapat dibayangkan, dengan mayoritasnya kelompok setan merah, mereka dapat sesuka hatinya memaksakan apa yang mereka inginkan. Contoh nyata yang telah mereka capai adalah bagaimana mereka menggolkan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Mereka memaksakan kehendak bahwa ketua DPR tidak otomatis menjadi milik pemenang pemilu legislatif, bahkan setelah kelihatan hasil pemilihan umum legislatif. Aturan dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ibaratnya aturan dalam Asian Games yang barus saja berlalu. Disebutkan, bahwa setiap atlet tidak diijinkan mengkonsumsi obat-obatan atau zat narkotika dalam bentuk apa pun dan dalam jumlah apa pun. Tetapi, setelah ketahuan atlet mereka yang menggunakan doping, mereka lantas mengubah aturan sehingga cocok dengan kondisi atlet mereka. Misalnya dikatakan, "Atlet dapat mengkonsuimsi zat addictive asal dalam jumlah tertentu yang tidak membahayakan kesehatan". Aturan itu jelas menciderai atlet yang telah mematuhi aturan dan berlatih dan bertanding dengan benar, tetapi tiba-tiba diciderai oleh sekelompok orang yang demi atlet mereka menang, aturan diubah dari tidak diijinkan sama sekali menjadi diijinkan dalam kadar tertentu sepanjang tidak membahayakan. Akhirnya, atlet yang kalah karena tidak menggunakan zat doping marah besar, demikian juga dengan para supporter rasional di seluruh negara peserta bahkan dunia.

Demikianlah kiranya yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi saat ini dengan UU MD3 serta UU Pilkada, mirip dengan kong-kalikiong para petinggi BI beserta kementerian keuangan yang mengubah aturan CAR sari sekian persen menjadi sekian persen saja supaya ketemu dengan kondisi Bank Century saat itu. Dengan aturan yang memang ditujukan untuk menyelamatkan Bank Century tersebut, akhirnya dana bailout pun dapat dicairkan, atas nama UU dan aturan tentunya, aturan dan UU yang memang khusus didesain untuk itu. Hasilnya, Bank Century pun dalam masalah, dana bailout yang 6,7 triliun tidak kembali karena memang Bank Century tidak sehat secara perbankan.

Dalam pemerintahan nanti, hal yang paling mungkin diubah adalah UU Kriminal yang menyangkut KPK. KPK akan dilemahkan, dibuat jadi hanya lembaga kecil yang tidak dapat berbuat apa-apa. KPK bahkan diatur untuk tidak dapat memeriksa setiap orang yang diangkat oleh DPR, sementara DPR telah mereka kuasai dan mereka hanya akan menyetujui ketua lembaga negara, direktur BUMN, dan juga para duta besar. Lebih spesifi lagi, kelompok setan merah akan membuat aturan yang tidak dapat disentuh oleh hukum apa pun, termasuk oleh hukum karma dan hukum Tuhan.

Atas sifat kemaruk dan rakusnya mereka, maka rakyat marah besar. People power pun akan terjadi, seperti yang sudah pernah dilontarkan oleh beberapa tokoh, termasuk oleh Megawati Sukarnoputri. Amien Rais yang memaksakan mengkalim dirinya sebagai tokoh reformasi walaupun dengan tegas dibantah oleh Adian Napitupulu, tokoh reformasi yang terlibat aktif melawan tank-tank ABRI dan melihat langsung temannya tertembak, menantang Amien Rais dalam satu talk show pagi  di TvOon dala mrangka memperingati 16 tahun reformasi, menantang Amien untuk mengatakan di mana Amien Rais satu hari sebelum Soeharto mundur. Amien Rais yang memng tidak benar merupakan tokoh itu pun akhirnya tidak berkutik dengan tantangan Adian tersebut. Amein yang selalu menyimpan kebencian kepada orang yang tidak menyanjungnya tersebut pun akhirnya hanya mengatakan, "Ya terserahlah kalau saya dianggap tidak terlibat".

Maka dari itu, people power memang tidak dapat dihindari karena negara ini akan kacau atas pemaksaan dan boikot kelompok setan merah kepada pemerintah.

Bagaimana dengan Anda, setuju People Power?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun